Pengembangan Infrastruktur Desa Mampu Serap 15 Ribu Tenaga Kerja

Potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 05 Mei 2020, 11:00 WIB
Diterbitkan 05 Mei 2020, 11:00 WIB
Kementerian PUPR menyalurkan anggaran Rp 11 triliun untuk Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan irigasi, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. (Dok Kementerian PUPR)
Kementerian PUPR menyalurkan anggaran Rp 11 triliun untuk Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan irigasi, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 menyalurkan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun untuk Program Padat Karya Tunai (PKT). Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Tahun ini, pelaksanaan PISEW menjangkau 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540 miliar.

Kegiatan PISEW diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga memberikan kontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja saat masa pandemi Covid-19.

Potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja Program PISEW tahun 2020 sebanyak 15 ribu tenaga kerja atau 1.125.000 Hari Orang Kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastrukturyang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.

"Setiap tahapan pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan," kata Menteri Basuki dalam pernyataan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Saat ini, dia menambahkan, program PISEW sudah memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan fisik pembangunannya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Realisasi

Kementerian PUPR menyalurkan anggaran Rp 11 triliun untuk Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan irigasi, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. (Dok Kementerian PUPR)
Kementerian PUPR menyalurkan anggaran Rp 11 triliun untuk Program Padat Karya Tunai berupa pembangunan irigasi, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. (Dok Kementerian PUPR)

Realisasi program PISEW yakni membangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan seperti pembangunan jalan lingkungan dan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi, serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.

Secara nasional, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2019), PISEW telah menyentuh 2.564 kecamatan dengan total anggaran Rp 1,75 triliun. Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu penerima manfaat dari program PISEW tahun 2018 melalui pembangunan jembatan penghubung Desa Bukit Harapan dengan Desa Sumber Mulya.

Infrastruktur kerakyatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat karena telah memiliki akses penghubung yang baik dalam mendistribusikan hasil perkebunan dan transportasi hingga sekarang. Warga dari Bukit Harapan tidak perlu lagi memutar jauh ke Kota Ketahun Untu menuju Desa Sumber Mulya yang secara administrasi sebenarnya bersebelahan, namun terpisahkan oleh Sungai Air Mupal Bawah.

"Kqmi sangat senang dengan adanya jembatan ini karena akses ke Kota Ketahun yang merupakan tempat menjual hasil perkebunan sawit dan karet menjadi sangat dekat. Selain itu, pihak pabrik yang biasa membeli hasil kebun kami sekarang dapat masuk ke sini sehingga biaya pendistribusian hasil perkebunan menjadi berkurang dan alhamdulillah penghasilan kami jadi bertambah," kata Maksum, salah satu warga Desa Bukit Harapan.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya