DPR Soroti Ketimpangan Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia masih besar. Hal tersebut tergambar dari angka kemiskinan dipedesaan mencapai 12,5 persen dan di kota 6,56 persen.

"Angka kemiskinan menurut pulau mengkhawatirkan, hanya Jawa 8,29 persen dan Kalimantan 5,18 persen yang memiliki angka kemiskinan dibawah nasional," ujar Anggota Fraksi PKS Rofik Hananto, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, misalnya Maluku dan Papua mencapai 28,28 persen sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5 persen.

"Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk fokus pada penurunan kemiskinan di 16 provinsi yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia," paparnya.

Selanjutnya, PKS juga mendesak pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja untuk menekan laju kemiskinan. Sepanjang Agustus 2019 jumlah pengangguran naik menjadi 7,05 juta orang atau naik sebesar 0,7 persen.

"Fraksi PKS mencermati masih tingginya tenaga kerja informal pada Agustus 2019 mecapai 55,72 persen dari total tenaga kerja mencapai 70,4 juta jiwa. Pekerja sektor padat karya terus menurun. 2019, sektor tersebut hanya meyerap 43,42 persen dari tenaga kerja nasional," katanya.

Anggun P. Situmorang

Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah telah menyiapkan beberapa program untuk menekan laju kemiskinan dan pengangguran pada 2021. Salah satunya lewat program Padat Karya Tunai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun depan bakal menyisihkan anggaran Rp 12 triliun untuk menyediakan 700 ribu lapangan kerja dalam program Padat Karya Tunai.

Jumlah tersebut naik Rp 700 miliar dari anggaran sebelumnya di 2020, yakni sekitar Rp 11,3 triliun untuk menyerap sebanyak 605 ribu tenaga kerja.

"Tahun 2021 nanti program Padat Karya Tunai dialokasikan Rp 12 triliun untuk sekitar 700 ribu lapangan kerja," jelas Menteri Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Merespon ucapan Basuki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa percaya, program Padat Karya Tunai tersebut dapat meminimalisir pertumbuhan angka kemiskinan dan pengangguran akibat wabah pandemi Covid-19 saat ini.

"Tadi telah disampaikan PUPR adanya pertambahan anggaran dalam rangka ciptakan lapangan kerja. Mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang Padat Karya Tunai di PUPR atau Kemendes, kita berharap lapangan kerja juga tercipta," ucapnya.

"Kita tetap akan menekan kemiskinan di 1 digit, dan juga tingkat pengangguran terbuka bisa kita tekan. Angka sekarang sudah cukup besar akibat dirumahkan atau PHK tahun 2020," ujar Suharso.