Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan program pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 di tahun depan masih akan terus bergulir. Hanya saja, ada beberapa program yang mengalami perubahan alokasi dari sebelumnya.
Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 356,5 triliun pada tahun 2021. Jumlah tersebut sekitar 51 persen jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.
Baca Juga
"Kita bicara program pemulihan ekonomi yang nilainya lebih rendah namun bapak Presiden (Jokowi) beberapa menteri tetap melakukan beberapa mungkin perubahan alokasi,"ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Advertisement
Meksi ada perubahan alokasi, pemerintah berupaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Apakah dalam hal ini bantuan sosial (bansos) akan diperpanjang atau kemungkinan jumlahnya yang akan dikurangi.
"Nah ini yang kami selalu akan coba antisipasi, ini akan berubah di beberapa tempat," kata dia.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Keuangan sendiri menyadari harus betul-betul fleksibel melihat dinamika terjadi sambil tetap menjaga disiplin fiskal.
"Jadi mohon untuk Komisi XI karena sebagai partner utama kami bisa memahami dinamika yang harus kita kelola ini sebagai bendahara negara dalam situasi yang sangat fleksibel dan berubah tentu tanpa mengorbankan apa yang disebut disiplin dan rambu-rambu prudential dari sisi fiskal kebijakan kita," tandas dia.
Dwi Aditya Putra
Merdeka.com
Alasan Menkeu Dana PEN 2021 Turun
Pemerintah terus melakukan upaya penanganan pandemi Covid-19. Termasuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun 2021. Pemerintah meyakini, bahwa dukungan dari seluruh komponen bangsa akan menentukan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sejalan dengan kebijakan extra ordinary yang telah dan sedang dilakukan pada tahun 2020 melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 sebagai penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2020, pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Dimulai dari bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan kementerian serta lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, usaha menengah kecil dan insentif usaha hingga dukungan terhadap korporasi dengan total anggaran sekitar Rp 695,2 triliun,” beber Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang paripurna, Selasa (1/9/2020).
Pada tahun 2021, lanjut Menkeu, langkah lanjutan program pemulihan ekonomi nasional akan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun.
Jumlah ini termasuk penanganan bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin. Kemudian perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial hingga dukungan pada dunia usaha dan usaha kecil menengah.
“Penurunan anggaran PEN pada tahun 2021 didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh lebih berkurang dibandingkan kondisi tahun tahun tahun 2020. Dan fokus pemerintah di dalam penyediaan vaksin yang dilakukan pada tahun 2021,” kata Menkeu.
Meskipun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan sebesar hingga mencapai 6,2 persen dari APBN. Dimana jumlah ini jauh lebih besar dari amanat Undang-Undang Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.
“Beberpa program perlindungan sosial juga direncanakan tidak seluas dan sebesar manfaatnya pada tahun 2020, sejalan dengan proyeksi dan harapan bahwa perekonomian sudah akan mulai bergerak dan tercipta lapangan kerja baru,” jelas Menkeu.
“Dukungan kepada UMKM dan insentif pada dunia usaha juga mulai diturunkan secara bertahap seiring dengan pulihnya perekonomian nasional,” imbuh dia.
Advertisement