Penyuntikan Vaksin Covid-19 Indonesia Kalah Jauh dari India dan AS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambut baik program vaksinasi Covid-19 yang berjalan di Indonesia. Menurut dia, vaksinasi akan memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021 ini.

"Kalau vaksinasi berjalan terus dengan sukses, maka kita bisa berharap tren meningkat lagi bisa terus terakselerasi lagi di bulan Maret dan Q2 (2021) mendatang. Ini tanda positif dan nyata, bahwa kegiatan ekonomi sangat tergantung dari vaksinasi," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa (23/3/2021).

Sri Mulyani menyatakan, Indonesia bahkan masuk peringkat 12 besar sebagai negara pemberi vaksin dengan jumlah tertinggi di dunia, yakni sebesar 7,84 juta dosis per 21 Maret 2021.

Namun, ia mencatat, jumlah vaksinasi Indonesia dalam hitungan hari masih jauh tertinggal dari India dan Amerika Serikat. Berdasarkan catatannya, jumlah penyuntikan vaksin di Indonesia baru mencapai rata-rata harian 36 ribu per hari.

"Tapi dibanding Amerika dan India, itu bisa capai 2 juta per hari dari sisi dosis pemberian vaksin. Amerika Serikat bahkan sampai 2,8 juta per hari," jelas dia.

Catatan selanjutnya, empat daerah penyokong ekonomi terbesar Indonesia juga masih memiliki kasus positif Covid-19 terbesar. Antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"DKI masih dominan, diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur . Ini daerah yang kontribusi ke ekonomi nasional terbesar. Ini ingatkan kita bahwa Covid buat kita harus bangkitkan ekonomi," tegas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menjalankan vaksinasi Covid-19 yang cukup tinggi di dunia. Pemerintah menang sangat serius untuk segera mengendalikan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini.

"Indonesia termasuk 12 negara dengan vaksin yang diberikan tertinggi di dunia, yaitu 7,84 juta," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita, Edisi Maret, Selasa (23/3/2021).

Bendahara negara itu menyampaikan, berdasarkan jumlah dosis vaksin Covid-19 yang diberikan pemerintah saat ini, jumlahnya mencapai 336 ribu per hari. Angka ini sudah meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang hanya sekitar 226 ribu per hari.

Kendati begitu, jumlah dosis per hari yang diberikan Indonesia masih terbilang kecil jika dibandingkan negara-negara seperti Amerika Serikat (AS). Di mana Amerika per hari, jumlah dosis vaksin yang disuntikkan bisa mencapai 2 juta.

"Di Amerika Serikat bahkan sampai 2,48 juta per hari," imbuh dia.

Oleh sebab itu, di dalam kondisi seperti ini pemerintah terus mengingatkan kepada masyarakat, vaksinasi terus diakselerasi sesuai dengan jumlah pasokan yang diperoleh. Kemudian dari sisi distribusi penerapan 3M dan 3T tetap harus dilakukan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, Bio Farma mulai mendistribusikan Vaksin AstraZeneca ke beberapa provinsi di Indonesia sejak Sabtu (20/3) yang lalu.

Vaksin ini merupakan hasil kerjasama multilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Covax/GAVI yang telah tiba di Indonesia pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu.

Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan mengatakan, mengenai target dan rencana pendistribusian vaksin AstraZeneca dalam kemasan multidose, sepenuhnya adalah wewenang dari Kemenkes RI.

Bio Farma melaksanakan pendistribusian mengikuti arahan dari Kementrian Kesehatan meliputi provinsi tujuan, jumlah vial yang didistribusikan, serta kapan waktu pengirimannya.

“Bio Farma mengikuti instruksi dari Kementerian Kesehatan RI untuk pengiriman vaksin AstraZeneca ini. Distribusi pertama vaksin ini, dilaksanakan pada hari Sabtu (20/3) yang lalu untuk provinsi Jawa Timur sebanyak 45.000 ribu vial, Bali dan NTT masing - masing sebanyak 5.000 ribu vial,” ujar Iwan Setiawan, Senin (22/3/2021).

Beliau melanjutkan, untuk hari ini (22/3) pengiriman vaksin AstraZeneca kembali dilaksanakan dengan tujuan Prov DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara masing-masing 5.000 vial.