BI Tak Pernah Salurkan Pembiayaan Langsung ke UMKM Binaan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), Bandoe Widiarto menjelaskan, selama ini BI hanya melakukan pendampingan kepada para UMKM binaan untuk mendorong pertumbuhannya. Ia pun menegaskan BI tak pernah memberikan pembiayaan langsung ke UMKM binaan.

"Mohon untuk dipahami BI dalam konteks pengembangan UMKM tidak berikan bantuan dana tapi berupa kegiatan dan pembinaan," kata Bandoe dalam diskusi media bertajuk Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (26/3/2021).

Keterlibatan Bank Indonesia dengan UMKM sebagai pendamping dan memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaku usaha. Bukan memberikan pembiayaan langsung dari Bank Indonesia.

"Kita berikan pelatihan pendampingan dan kurasi juga. Ini kita lakukan ke technical asistance. Sarana dan prasarana juga yg dibutuhkan oleh UMKM," kata dia.

Termasuk soal permodalan, Bank Indonesia akan mengarahkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan ke sektor jasa keuangan atau perbankan. "Soal permodalan itu kita hubungkan ke perbankan, fintech dan lembaga keuangan lain," sambung Bandoe.

Ada empat level pengembangan UMKM yakni level 1 diberikan pembinaan untuk mengembangkan skala usaha. Di level ini ada 75 pelaku usaha yang dibina Bank Indonesia.

Level 2 berisi 215 pelaku usaha yang sudah sukses. Sehingga peran Bank Indonesia membantu memperluas pasar secara online dan akses pembiayaan.

Level 3 UMKM yang telah terhubung kepada sistem digital. Sebanyak 619 UMKM sudah memasarkan produk secara online dan mendapatkan akses pembiayaan.

Di level 4 merupakan UMKM yang telah memiliki orientasi ekspor. Ada 154 UMKM yang dibantu Bank Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspor.

Sebagai informasi, Bank Indonesia memiliki 1.171 UMKM binaan yang tersebar di seluruh dunia. Mayoritas menjalankan usaha di sektor industri pengolahan yakni 735 pelaku usaha (61,78 persen). Lalu di sektor pertanian dan peternakan sebanyak 404 pelaku usaha (35,5 persen), 12 pelaku usaha sektor jasa (1,02 persen) dan sektor lainnya 20 pelaku usaha (1,7 persen).

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengaku bersyukur dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Pernyataan tersebut turut membuka peluang bagi produk UMKM untuk bisa diminati dan dibeli masyarakat.

"Apalagi Pak Jokowi menyatakan cinta produk Indonesia benci produk asing. Ini statement yang membuka peluang bagi UMKM," kata Ikhsan dalam diskusi media bertajuk Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (26/3/2021).

Sebagai pelaku UMKM, Ikhsan mengaku beberapa kebijakan pemerintah untuk UMKM sangat membantu. Misalnya pembayaran listrik 450 kWh dan sebagian pelanggan 950 kWh untuk pelaku usaha, restrukturisasi kredit, bantuan produktif dari presiden dan sebagainya.

"Kami harapkan ini masih berlanjut di 2021 karena pandemi masih berlangsung ya," kata dia.

Sebelum pandemi ada tiga besar UMKM yang bisa berkontribusi kepada PDB, antara lain sektor kuliner 35 persen, fesyen 22 persen dan kerajinan 17 persen.

"Jadi kita falam keadaan normal kita bisa berkontribusi 60 persen pada PDB dan 95 persen penyerapan tenaga kerja," kata dia.

Namun, gara-gara pandemi dan penerapan kebijakan PSBB atau PPKM sektor penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini rontok. Setidaknya ada 30 juta UMKM yang bangkrut. Lebih dari 7 juta tenaga kerja informal yang bekerja di sektor UMKM terpaksa kehilangan pekerjaan.

"Saat ini sekitar 30 juta UMKM bangkrut terutama usaha mikro terutama pe erapan PSBB. Lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM kehilangan pekerjaannya," kata dia.