Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

750 Hunian di Kalteng Dapat Rp 15 Miliar untuk Program Bedah Rumah

Sebanyak 750 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2021.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 17 Jun 2021, 11:20 WIB

Diterbitkan 17 Jun 2021, 11:20 WIB

Kementerian PUPR bedah rumah 100 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (Foto: Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 750 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2021 ini akan mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar guna meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni.

Adapun realisasi program bedah rumah di Kalimantan Tengah ini tersebar di 11 Kabupaten, 18 Kecamatan, 25 Desa atau Kelurahan. Di antaranya Barito Selatan 60 unit, Palangka Raya 65 unit, Kotawaringin Barat 65 unit, Pulang Pisau 75 unit, Barito Utara 60 unit, Lamandau 60 unit, Gunung Mas 75 unit, Katingan 70 unit, Murung Raya 90 unit, Sukamara 65 unit, dan Seruyan 65 unit.

Masing-masing rumah pada program ini akan mendapat bantuan dana senilai Rp 20 juta per unit, uang dibagi menjadi Rp 17,5 juta untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 2,5 juta untuk upah tukang.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo A Soeranto, mengatakan rumah tidak layak huni di Indonesia secara prosentase mencapai sekitar 44 persen.

"Tidak layak huni ini indikatornya ini ada empat. Pertama dari segi strukturnya, kedua luasnya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah penghuninya, setiap penghuninya minimum 7,2 m2 lebih luas lebih bagus. Ketiga harus ada akses air minum, dan keempat harus ada akses ke sanitasi," terangnya, Kamis (17/6/2021).

Dwityo menambahkan, program bedah rumah diadakan untuk mewujudkan hunian layak sekaligus membuka kesempatan kerja bagi sejumlah buruh bangunan.

"Jumlah bantuan dari pemerintah tidak terlalu besar, tapi dengan keswadayaan dan semangat gotong royong maka rumah yang sebelumnya tidak layak kini bisa menjadi lebih layak huni," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

400 Warga Samosir Terima Dana Rp 8 Miliar untuk Bedah Rumah

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi salah satu primadona bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas RTLH masyarakat di daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaksanakan serah terima buku tabungan kepada 400 warga yang menerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Total anggaran yang disalurkan untuk pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Samosir senilai Rp 8 miliar.

"Melalui penyaluran bantuan program BSPS ini kami ingin meningkatkan kualitas rumah tak layak huni agar lebih layak huni, sehat dan nyaman bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

Khalawi menerangkan, program bedah rumah pada dasarnya merupakan bantuan stimulant dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat agar mereka bisa berswadaya dalam membangun rumahnya. Proses pembangunannya dilaksanakan secara berkelompok dan merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Melalui program BSPS ini kami juga ingin kembali mendorong semangat gotong royong antar masyarakat. Jadi nantinya warga penerima bantuan program bedah rumah dibentuk kelompok-kelompok dengan pendampingan dari tenaga ahli program BSPS sehingga mereka saling bantu membantu dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan," paparnya.

Lanjutkan Membaca ↓