BKN Temukan 202 Kecurangan SKD CPNS 2021 di Makassar, Modus Sistem Joki

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus menganalisis tindak kecurangan dalam seleksi CPNS 2021. Penelusuran dilakukan menggunakan data hasil audit real maupun artificial intelligent (AI) terhadap aktivitas yang dilakukan masing-masing peserta.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan, pihaknya menemukan beberapa titik lokasi penyelenggaraan ujian seleksi kompetensi dasar (SKD CPNS 2021) yang sangat dicurigai terjadi proses kecurangan.

"Titik lokasi yang berpotensi terjadi kecurangan itu sebagian besar terjadi di kantor regional Makassar," ujar Suharmen dalam sesi teleconference, Selasa (2/11/2021).

"Total yang sudah kami sampaikan kepada instansi di wilayah ini yang mereka sangat kuat melakukan kecurangan, lebih kurang di Makassar sebanyak 202 orang, 225 termasuk Lampung. Ini titik lokasi yang kami identifikasi berdasarkan AI sistem yang dikembangkan teman-tema PPSS (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi)," jelasnya.

Meski telah menemukan adanya tindak kecurangan dalam SKD CPNS, Suharmen menyatakan, BKN terus melakukan audit forensik terhadap seluruh data peserta dengan menggunakan sistem AI yang dikembangkan PPSS.

"Apakah nanti ada titik kecurangan lain di lokasi lain, kami belum bisa mengatakan itu, karena prosesnya masih berlangsung," kata dia.

Berkaca pada pengalaman, dia melanjutkan, pelaksanaan SKD CPNS 2021 di kantor regional Makassar memang terbilang paling rawan tindak joki. Situasi ini sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, kala pelaksanaan ujian belum sepenuhnya menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).

"Wilayah Makassar ini memang agak rawan. Karena dulu tidak dilakukan tidak fully online, pola jokinya juga waktu itu secara fisik, dan itu ditangkap dan diserahkan ke teman-teman kepolisian," ungkapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Meminimalisir hal tersebut, BKN saat ini menyediakan sistem face recognition pada pelaksanaan tes. Sistem itu diterapkan pada saat proses pendaftaran maupun sesi ujian, guna mengenali apakah peserta yang mengikuti tes sesuai dengan aslinya.

"Saat memulai sesi itu kenapa di tiap PC station di lokasi ujian kami pastikan web camera aktif. Jika tidak aktif maka sistemnya akan langsung freeze, dia tidak bisa menggunakan komputer itu untuk mengikuti seleksi," terang Suharmen.

"Namun ini kan ibarat maling dan polisi, penegak hukum. Semakin penegak hukum makin gencar, ya malingnya juga semakin kreatif mengakali sistem itu. Kalau memang ada kecurangan, Panselnas bisa melakukan diskualifikasi pada yang bersangkutan," tandasnya.