Sri Mulyani Sebut Bukan Hal Mudah Turunkan Defisit APBN saat Krisis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjabarkan kinerja APBN 2021 yang disebutnya positif dan menggambarkan keseluruhan hasil dari strategi fiskal yang telah dilakukan.

Ini dia ungkapkan dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Rabu (19/1/2022). Sri Mulyani menyebutkan jika realisasi defisit APBN 2021 tercatat sebesar Rp 783,7 triliun, di mana terjadi penurunan dari target pada APBN yang sebesar Rp 1.006 triliun.

Jika dibandingkan dengan LKPP 2020 yang posisi defisit Rp 904 triliun, posisi defisit pada APBN 2021 ini juga terjadi penurunan sebesar 17,3 persen.

“Maka kalau kita lihat estimasi defisit, sementara kita di 4,65 persen dari GDP. Bayangkan tahun lalu kita masih defisit 6,14 persen lalu sekarang kita turun di digit 4,65 persen," jelas dia.

Dia menegaska jika upaya menurunkan defisit fiskal bukan hal mudah di tengah keberadaan krisis imbas pandemi Covid-19.

"Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat episode suatu negara-negara yang mengalami krisis, menurunkan fiskal defisit dalam waktu 12 bulan sebesar ini itu It's not an easy task. Jadi dalam hal ini, ini juga suatu achievement yang luar biasa. Jadi path kita menuju seperti Undang-undang 2 tahun 2020, kita harapkan akan bisa berjalan secara baik,” terang Menkeu.

Pendapatan negara melebihi target, belanja negara dilakukan secara optimal, dan pembiayaan anggaran yang efisien di tahun 2021 menjadi modal positif untuk transisi menuju konsolidasi fiskal tahun 2023.

“Pendapatan negara kita tumbuh 21,6 persen dibandingkan tahun lalu yang kontraksi 16 persen, itu berarti recover dan rebound yang sangat kuat. Untuk pendapatan negara (mencapai) 114,9 persen dari target, dengan target awal adalah Rp 1.743 triliun realisasinya mencapai Rp 2.003,1 triliun,” jelas Menkeu.

Kemudian realisasi belanja negara mencapai Rp 2.786 triliun yang juga diatas target APBN yaitu sebesar Rp 2.750 triliun (tumbuh 7,4 persen).

Belanja negara dioptimalkan tetap tumbuh untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi pusat dan daerah.

“Yang juga kelihatan sebagai suatu kinerja positif dari APBN 2021 adalah keseimbangan primer kita, yang dalam hal ini realisasinya di Rp 440 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan Rp 633 yang ada di dalam Undang-undang APBN. Dan kalau dibandingkan tahun lalu di LKPP yaitu Rp 633 T, ini penurunan 30 persen atau hampir Rp 192 triliun hanya dalam 12 bulan,” lanjut Menkeu.