Tak Boleh Mundur, Jokowi Minta Proyek DME Muara Enim Beres 30 Bulan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini meresmikan Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter (DME) atau gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dia meminta proyek ini selesai dalam waktu 30 bulan dan tidak boleh mundur.

"Semua yang berkaitan dengan ini saya pastikan selesai yang sesuai disampaikan oleh Air Products & Chemical Inc (APCI) yakni 30 bulan (proyek selesai). Jangan ada mundur-mundur lagi," ujar Presiden Jokowi, Senin (24/1).

Proyek gasifikasi batu bara ini akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan dan Air Products & Chemical Inc (APCI). Total investasi dari APCI sebesar USD2,1 miliar atau setara Rp 30 Triliun.

Presiden Jokowi melanjutkan, hasil api dari DME atau gasifikasi batu bara ini mirip dengan LPG. Jika ini berjalan dan berproduksi maka dipastikan akan mengurangi subsidi LPG dari APBN Rp 7 triliun per tahun.

"Kalau semua LPG nanti disetop, dan semua nanti pindah ke DME, duitnya gede sekali hingga Rp 60-70 triliun, itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN," katanya.

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun kemudian mampu mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun. Dengan demikian bisa memperbaiki neraca perdagangan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) menjadi momentum menekan ketergantungan impor dan memperbaiki neraca perdagangan. Neraca perdagangan mampu ditekan bila impor berkurang.

"Ini perintah udah 6 tahun yang lalu saya sampaikan. Tetapi memang kita ini, sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor," ujar Jokowi, Sumatera Selatan, Senin (24/1).

Presiden Jokowi mengatakan, memang selama ini ada yang nyaman dengan impor dan menjadikan impor sebagai zona nyaman. Padahal negara dan rakyat sangat dirugikan dengan kebiasaan impor, sebab tidak adanya lapangan pekerjaan.

"Sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor tidak berpikir bahwa negara itu dirugikan. Rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi akan membuka lapangan pekerjaan 11.000 sampai 12.000 di sini," jelasnya.

Dia berharap semakin banyak investasi yang bisa dibuka di Indonesia. Sehingga semakin banyak lapangan kerja yang tercipta secara langsung berdampak pada masyarakat.

"Kalau ada 5 Investasi seperti yang ada dihadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat. Inilah Kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," katanya.