HIPMI Ingin Ketua OJK Baru Punya Inovasi dan Kreatif

Liputan6.com, Jakarta Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan 33 nama yang telah lulus seleksi Tahap II calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027.

Hasil seleksi tahap kedua anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027 yang dikeluarkan oleh panitia seleksi pada Minggu (20/2/2022) memunculkan nama-nama pejabat aktif, mantan pejabat serta pensiunan di kementerian dan lembaga pemerintah, serta industri keuangan.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dr. Anggawira, MM menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa harusnya ada standar-standar yang dikedepankan untuk bisa menghadirkan sosok pembaharu yang menawarkan yang mengedepankan Inovasi.

"Kita berharap ada calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang mampu menggerakan potensi inovasi dan kreatifitas yang mempunyai keberpihakan kepada pengusaha baru untuk bisa maju bersama," ungkap Anggawira pada Minggu (20/02/2022).

Anggawira juga menambahkan yang paling terpenting adalah menghindari calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang terafiliasi kuat dengan Konglomerasi karena nanti akhirnya tujuannya adalah kepentingan Kelompok yang di utamakan.

"Jangan sampai Dewan Komisioner OJK yang terpilih nantinya menjadi kepanjangan tangan dari para oligarki dan Konglomerasi dan berharap tidak ada unsur titipan-titipan," kata Anggawira.

Terakhir Anggawira juga mengatakan sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi sektor keuangan nasional, OJK harus dipimpin oleh sosok pembaharu di bidang ekonomi yang penuh inovasi dan kreatifitas.

Dan kalau bisa hadir dari kalangan Muda agar bisa lebih energik untuk melakukan pergerakan untuk perekonomian Indonesia.

Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengantongi 155 nama calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022-2027.

Dari 155 nama yang kini sedang disaring menuju tahap dua, sarat dengan pengalaman yang kuat di bidang keuangan, bisnis, investasi dan birokrasi.

 Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro menilai Komisioner OJK nantinya mesti memiliki kemampuan memahami dampak dari keputusan yang dibuatnya. Apalagi saat ini, pengaruh teknologi digital, mendominasi di industri keuangan, bisnis dan investasi.

“Ini dunianya sudah sedemikian maju, (komisioner) OJK harus tumbuh juga beyond the curve,” ujar Ari, dalam seminar daring seperti ditulis, Jumat (11/2/2022).

Menurut Ari, penting buat pengambil keputusan untuk menganalisa berdasarkan data analytic yang beragam. Profesor ekonomi Universitas Indonesia itu melihat tipologi yang berkembang saat ini, menuntut pengambilan keputusan yang lebih modern, dengan data.

“Namanya evidence based. Tapi datanya itu diperoleh tak hanya dari FGD (Focus Group Discussion) tapi juga dari data analytic. Jadi perlu manajer yang bisa menentukan, sebetulnya informasi yang relevan itu, apa.”

Ari menuturkan, saat sudah berada pada beberapa tingkat keputusan organisasi, bisa dilihat data analytic sangat berguna, membuat kemampuan connecting the dot, menjadi sangat penting.

“Dan ini dalam OJK itu, mikro sebetulnya. Dia berhubungan langsung dengan perilaku,” kata Ari.

Maka, lanjut Ari, kemampuan memahami perilaku, di lapangan, juga penting bagi seorang pemimpin di OJK. “Katakanlah di situ (OJK) dari akademisi, tapi tidak bisa turun ke lapangan, bisa ada kemungkinan data analytic itu menangkap variabel yang lain. Bisa beda. Karena itu, harus ada teamwork, collegial leadership.”

Soal memahami pihak yang terdampak pada keputusan yang dibuat, juga ditekankan Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia Prihatmo Hari Mulyanto. Menurut Hari, pimpinan OJK berikutnya, mesti memahami masalah yang muncul, baik perubahan digitalisasi keuangan maupun tradisional. Soal keuangan digital, Hari mencontohkan fenomena pinjaman online.

“Ibarat pisau bermata dua. Kebijakan bagus, tapi pengawasan tidak bagus, pelakunya tidak terseleksi, maka akhirnya mencelakakan masyarakat,” kata Hari. Kriteria ini merupakan satu dari lima harapan APRDI, terhadap komisioner OJK 2022-2027.

Selain paham perilaku yang terdampak kebijakan, sosialisasi kebijakan juga mesti lebih komunikatif. “Memanfaatkan jasa profeisonal dengan teknologi komunikasi yang efektif. Peningkatan fokus produk dengan literasi dan inklusif,” ujar Hari.