Pemerintah Izinkan Swasta Impor Daging Sapi dan Kerbau

Selain badan usaha milik negara, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan produk hewan yaitu sapi dan kerbau sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 05 Mar 2022, 11:30 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2022, 11:30 WIB

20160805-Pedagang Daging Sapi-Jakarta- Angga Yuniar

Aktivitas jual beli daging sapi di Pasar Senen, Jakarta, Jumat (5/8). Pemerintah mencabut ketentuan kewajiban importir daging untuk menyerap daging lokal sebanyak tiga persen dari total kuota impor yang diperoleh. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani aturan baru mengenai prosedur impor daging sapi dan daging kerbau. Dalam aturan baru ini, swasta diberi kesempatan untuk ikut impor daging sapi dan daging kerbau namun harus memenuhi syarat tertentu.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan ternak dan atau Produk hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Dalam beleid yang ditandatangi tanggal 24 Februari 2022 ini, terdapat perubahan dalam pasal 7 atau 2. "Selain badan usaha milik negara, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 setelah memenuhi persyaratan tertentu," dikutip dari salinan aturan tersebut, Sabtu (5/3/2022).

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Selanjutnya, BUMN dan perusahaan swasta terkait harus mengantongi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia.

Kemudian, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sanksi

Bulan Ramadan, Pemerintah Siap Intervensi Jika Harga Daging Sapi Naik

Penjual daging menunggu pembeli di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Pemerintah melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menegaskan, pihaknya siap melakukan intervensi jika stok daging langka dan terdapat lonjakan harga pada bulan Ramadan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

BUMN maupun pelaku usaha swasta dalam melakukan pemasukan ternak dan produk hewan wajib berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak dan atau Produk Hewan kepada masyarakat maupun industri.

PP baru ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan importir yang melakukan pelanggaran. Sanksi dimulai berupa peringatan atau teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia," bunyi PP ini.

Lanjutkan Membaca ↓