Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur selama dua hari. Dalam kunjungan tersebut Jokowi menyatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara tak cepat. Begitu pula dengan pemintaan PNS ke ibu kota baru.
Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Slamet Soedarsono menjelaskan, tak semua PNS akan pindah ke IKN Nusantara. Ada kriteria tertentu bagi PNS bisa pindah ke ibu kota baru.
Secara umum terdapat empat asesmen kriteria ASN. "Asesmen kriteria ASN yang akan pindah dilakukan oleh Unit Kepegawaian/SDM/k/L, secara umumnya ya, minimal pendidikan minimal D3, memperhatikan batas usia pensiun, data kinerja ASN dan data kompetensi dan potensi ASN," kata Slamet dikutip dari YouTube Kementerian Sekretariat Negara dikutip Selasa (15/3/2022).
Advertisement
Sementara rencananya jumlah ASN yang akan dipindahkan pada 2024-2045 terdapat 100.023 orang. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suherman menjelaskan terdapat 54 persen laki-laki dan 46 persen perempuan yang akan ditugaskan ke IKN.
"Tapi pada saat mau memindahkan nantinya akan melihat kembali unit organisasi mana saja yang pindah lebih dahulu," ungkapnya.
Suherman menuturkan nantinya para ASN yang akan dipindah akan mengikuti serangkaian pelatihan. Serta quick asesmen atau uji kompetensi yang dilakukan kementerian dan lembaga.
"Tetapi ada kualifikasi penilaian sesaat, yang nanti akan dilakukan uji kompetensi. Nanti yang akan dilakukan para ASN-ASN, begitu kita punya penilaian kompetensi dan ada juga kualifikasi data potensi termasuk kinerjanya, kualifikasi dan kompetensi yang dapat menghasilkan potensi dengan kinerja kita akan menghasilkan talent untuk ASN," pungkasnya.
Baca Juga
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan,kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun.
Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," kata Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN Nusantara juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.
"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.
Advertisement