Sri Mulyani Tegaskan Anggaran Covid-19 Tak Lagi Prioritas di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran kesehatan untuk non-Covid-19 akan ditingkatkan tahun depan. Belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 sebesar Rp139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp139,7 triliun hingga Rp155 triliun.

"Karena tahun depan diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor maka belanja kesehatan yang untuk non-Covid akan menjadi lebih penting," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis (14/4).

Sri Mulyani mengatakan, selama 3 tahun terakhir ini, anggaran kesehatan melonjak karena adanya pandemi seperti tahun 2020 total anggaran kesehatan menjadi Rp172 triliun dari tadinya hanya Rp113 triliun pada tahun 2019, dari Rp172 ini, sebanyak Rp52,4 triliun adalah untuk belanja yang berhubungan dengan Covid-19.

Tahun 2021 belanja kesehatan melonjak lagi ke Rp312 triliun, di mana Rp190 triliun adalah untuk Covid-19 dan untuk Tahun 2022 ini diperkirakan belanjanya mencapai Rp255 triliun, di mana Rp116,4 triliun adalah untuk Covid-19.

Anggaran kesehatan 2023, memiliki tujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

Terutama dalam memberikan jaminan kesehatan nasional kemudian meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, mendukung pembangunan sarana prasarana kesehatan terutama di daerah dan kemudian melakukan peningkatan layanan kesehatan dan penurunan stunting.

"Hal ini juga termasuk penyakit yang merupakan penyakit yang sangat penting untuk di atasi seperti tuberkolosis," tandas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga kuartal I-2022 telah mencapai 18,1 persen. Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.

“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4/2022).

Dirjen Perbendaharaan, menyebutkan, belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2714,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 769,6 triliun.

“Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM serta pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga menjadi negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

Sebab, APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak besar bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat.

“Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk mendorong percepatan realisasi belanja Kementerian lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran, hingga belanja strategis dapat dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal.

Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak ketiga juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle aset yang dapat menunda kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.

Untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam anggaran 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi 6 hal.

Diantaranya, pertama, melakukan perbaikan perencanaan. Kedua, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek. Ketiga, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Keempat, mempercepat dan meningkatkan Penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. Kelima, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan Efisiensi dan efektivitas value for money. Keenam, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan intern.