Jurus Menko Airlangga Jinakkan Tekanan Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,  menyampaikan koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan global.

Dia menjelaskan, menurut PBB, saat ini dunia tengah dihadapkan pada tantangan global yang disebut dengan The Perfect Storm, yang terdiri dari tantangan Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.

Sementara, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 2,9 persen dari sebelumnya 4,4 persen sebagai imbas konflik geopolitik dunia. Berbagai faktor tersebut menimbulkan ketidakpastian global. 

“Respons cepat dari seluruh pihak dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” kata Menko Airlangga, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (21/6/2022).

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global yang terjadi, indikator sektor eksternal Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang solid.

Hal ini tercermin dari tren surplus neraca perdagangan selama 25 bulan berturut-turut, serta rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada pada level yang aman.

Kondisi ekonomi yang membaik ini akan membantu menjaga kepercayaan publik dan investor, pada akhirnya dapat mendorong kegiatan perekonomian nasional.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemerintah terus melanjutkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Untuk PEN, Pemerintah tetap memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM.

Sebab, pengembangan UMKM merupakan prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pada setiap periode krisis, UMKM dapat menyumbang 61 persen terhadap PDB nasional.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan, peningkatan akses pembiayaan juga menjadi salah satu strategi pengembangan UMKM, yaitu dengan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembangunan infrastruktur juga merupakan komponen yang vital dalam mendorong pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah tetap melanjutkan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2022. 

Sebelumnya, kelompok pengusaha menilai, kegiatan ekspor Indonesia untuk saat ini masih terbilang aman dari ancaman resesi global akibat prediksi Bank Dunia (World Bank) soal pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang tergerus ke angka 2,9 persen.

Namun di sisi lain, konflik Rusia vs Ukraina yang jadi salah satu indikator utama resesi global juga dikhawatirkan bakal mendongkrak harga BBM.

Pasalnya, pasar domestik kini masih banyak bergantung terhadap impor BBM, termasuk dari kedua negara tersebut.

Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat HIPMI, Anggawira, tak memungkiri jika kemerosotan ekonomi dunia pastinya bakal berdampak langsung terhadap perdagangan di pasar global yang sudah saling terkoneksi.

"Apalagi kalau negara besar seperti Rusia, Ukraina yang punya resource khususnya di bidang pangan dan energi menyebabkan juga keseimbangan global terhadap harga komoditas tertentu menjadi berubah. Karena pastinya suplai berkurang, harga melonjak," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (22/6/2022).

Anggawira juga mencemaskan kebijakan normalisasi moneter yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Kenaikan suku bunganya dinilai bakal membuat aliran uang kembali lagi berputar di Negeri Paman Sam.

"Tapi kalau saya lihat lagi dari fundamental ekonomi Indonesia, sampai saat ini sih masih cukup baik. Beberapa ekspor komoditas masih bisa menjadi penopang," ungkapnya.

"Apalagi harganya cukup tinggi, dan itu bisa menambal defisit," kata Anggawira.

Lebih jauh, Anggawira mengatakan, negara juga tak boleh abai dari dilema soal harga BBM. Menurut dia, pemerintah harus mencari solusi yang benar-benar komprehensif untuk jangka panjang.

"Ini benar-benar (harus dipikirkan), karena kita sebagai negara net importir sangat tergantung kalau memang tidak ada transisi energi yang dilakukan secara masif," tuturnya.

"Apalagi ke depan kita menghadapi tahun politik, ini perlu pendekatan yang lebih solutif," tandas Anggawira.