PLN Terima Pencairan Kompensasi Pemerintah Rp 24,6 Triliun

PLN telah menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah atas kompensasi untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat pada 2021 sebesar Rp 24,6 triliun.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 01 Jul 2022, 17:15 WIB
Diterbitkan 01 Jul 2022, 17:15 WIB
FOTO: Listrik Gratis di Tengah Pandemi Virus Corona COVID-19
Warga memeriksa meteran listrik di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menggratiskan biaya tarif listrik bagi konsumen 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50 persen kepada konsumen bersubsidi 900 VA. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) telah menerima pembayaran kompensasi dari pemerintah atas kompensasi untuk memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat pada 2021 sebesar Rp 24,6 triliun.

"Kita ingin menyampaikan, PLN telah menerima pencairan dana kompensasi di tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp 24,6 triliun," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Darmawan lantas mengapresiasi percepatan pembayaran dari pemerintah. Pasalnya, proses pencairan dapat dilakukan pembayarannya hanya satu semester setelah tutup tahun 2021 lalu.

"Sebelumnya, dana kompensasi dibayarkan setelah 2 tahun pasca tutup buku," imbuh dia.

Menurut dia, pembayaran dana kompensasi ini sangat berarti bagi PLN. Khususnya dalam rangka menjaga agar daya beli masyarakat dan inflasi terjaga, dan menjaga kesinambungan pelayanan listrik masyarakat.

"Sejak 2017 tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk semua golongan. Pemerintah telah gelontorkan subsidi Rp 243 triliun, kompensasi Rp 94,17 triliun selama 5 tahun ke belakang," paparnya.

 

Membantu PLN

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo

Sokongan dana pemerintah tersebut dinilainya sangat membantu PLN di tengah lonjakan harga-harga komoditas. Utamanya di sektor energi, baik batubara, gas, hingga BBM.

"Untuk itu, kami jelaskan kompensasi ini merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Untuk jaga daya beli dan inflasi, juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan listrik dengan kualitas prima dan kesinambungan," paparnya.

"Alokasi APBN untuk PLN ini untuk memastikan pelayanan kelistrikan terhadap masyarakat tidak terganggu. Kami dukung penalangan biaya listrik masyarakat terlebih dahulu, sehingga listrik tetap tersedia bagi masyarakat," tandasnya.

Jaga Ketahanan Energi, PLN Usung Kekuatan Rakyat Semesta

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memperpanjang masa siaga lebaran hingga H+14 lebaran 2022.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memperpanjang masa siaga lebaran hingga H+14 lebaran 2022.

PT PLN (Persero) berkomitmen menjaga ketahanan energi seiring dengan pengurangan emisi karbon yang berasal dari batu bara. Namun memang, saat ini batu bara merupakan salah satu aset atau sumber pembangkit tenaga listrik jumlahnya masih terlalu banyak, dan sayang untuk dipensiunkan dini.

Tak patah arang, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, perusahaan mulai mengganti batu bara dengan biomassa. Sehingga asetnya tetap berjalan, dan emisinya bisa dikurangi.

Memang dalam perjalanannya program transisi energi ini bukan perkara mudah. Guna menguatkan misi tersebut, Darmawan lantas mengajak timnya untuk meniru semangat Bung Tomo dan kolega dalam menghadapi serangan tentara NICA di Perang Surabaya.

"Dalam analisanya (program biomassa untuk ketahanan energi) dibutuhkan tanah yang luas. Tanahnya pun kering, membutuhkan jutaan rakyat harus bekerja produktif memproduksi energi yang berbasis pada kerakyatan," kata Darmawan dalam sesi seminar bioenergi, Kamis (30/6/2022).

"Ini lah yang kita sebut kekuatan rakyat Indonesia. Maka ada konsep namanya Hankamrata, pertahanan keamanan rakyat semesta," seru dia.

Darmawan tak menyangkal, PLN dalam menyediakan energi primernya masih menggunakan banyak batu bara. Sebab, perseroan masih punya banyak kontrak penyediaan batu bara terhadap korporasi.

"Kalau bicara batu bara kontraknya terhadap korporasi. Tapi kita berbicara biomassa. Kita bicara rantai pasok yang sedang berusaha dibangun," ungkap dia.

"Konsepnya sama. Tadi perang Surabaya adalah pertanahan kemananan rakyat semesta. Kali ini bagaimana membangun ketahanan energi berbasis pada kekuatan rakyat semesta," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya