G20 Sepakat Atur Harga Karbon

Liputan6.com, Jakarta - Anggota G20 sepakat akan menghapus alokasi subsidi energi yang dinilai tak efektif secara bertahap. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya transisi energi sebagai tujuan mayoritas negara di dunia.

Hal ini menjadi salah satu kesepakatan dana pertemuan ketiga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Bali yang merupakan rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Ini juga merespons upaya percepatan target transisi energi fosil ke energi baru terbarukan.

“Komitmen kami untuk mengatasi tantangan global yang mendesak seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, tetap penting untuk mencapai ekonomi dan masyarakat yang lebih hijau, lebih sejahtera, dan inklusif,” seperti dikutip dari dokumen kesepakatan G20 3rd FMCBG, Minggu (17/7/2022).

G20 sepakat mengatur kebijakan yang komprehensif dalam rangka memperkuat upaya global untuk mencapai tujuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris. Ini juga sejalan dengan komitmen yang sebelumnya diteken di COP26 beberapa waktu lalu.

G20 menegaskan kembali bahwa bauran kebijakan yang dijalankan menuju netralitas karbon dan energi bersih harus mencakup berbagai mekanisme. Diantaranya mekanisme fiskal, pasar dan peraturan, termasuk jika sesuai, penggunaan mekanisme dan insentif penetapan harga karbon.

“Menghapus secara bertahap dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi yang boros dan berkomitmen untuk tujuan ini, sambil menyediakan dukungan yang ditargetkan kepada yang termiskin dan paling rentan, dan sesuai dengan keadaan nasional,” tulis lembar kesepakatan tersebut.

Negara anggota G20 juga menegaskan kembali komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju, untuk tujuan memobilisasi pendanaan iklim bersama sebesar USD 100 miliar per tahun pada 2020 dan setiap tahun hingga 2025. Dana ini untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang, dalam konteks aksi mitigasi dan transparansi yang berarti.

“Pada implementasi, dan kami menekankan pentingnya memenuhi tujuan tersebut sesegera mungkin,” tulisnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sejalan dengan semangat transisi energi, G20 turut menyoroti proses transisi energi yang adil dan bisa terjangkau. Termasuk dalam sektor pendanaan yang perlu menggaet sejumlah lembaga internasional hingga sektor swasta.

G20 memuji kemajuan yang dibuat untuk mengatasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, yang bersifat fleksibel dan sukarela, yang akan diilustrasikan di dasbor repositori online.

“Kami menyerukan upaya lebih lanjut di seluruh G20, organisasi internasional, jaringan dan inisiatif internasional lainnya, dan sektor swasta, untuk mengatasi tindakan yang diidentifikasi dalam Peta Jalan, dan menyambut masukan sukarela dari anggota untuk menyoroti kemajuan tingkat negara,” tulisnya.

G20 juga menyambut baik kemajuan dalam mengembangkan kerangka keuangan transisi, meningkatkan kredibilitas komitmen net-zero lembaga keuangan. Kemudian meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan keuangan berkelanjutan, dan mendiskusikan pengungkit kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi.

“Kami menantikan Laporan Keuangan Berkelanjutan G20 akhir pada Oktober 2022,” seperti dikutip.

Anggota G20 mencatat diskusi Forum Presidensi tentang Forum Pengungkit Kebijakan Internasional untuk Investasi Berkelanjutan dan Meja Bundar Keuangan Berkelanjutan G20 untuk Transisi Iklim dan menantikan dokumen hasil Meja Bundar.

“Kami menyambut baik peran sektor swasta yang semakin meningkat dalam mempercepat transisi menuju net-zero dan diskusi tentang Meja Bundar Sektor Swasta Keuangan Berkelanjutan G20,” tilus dokumen tersebut.

Dalam rangka menurunkan emisi karbon, Pemerintah Indonesia membentuk country platform manajer energy transition yang akan menyusun kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk melakukan transisi energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan platform kontrol energy transition mechanism (ETM) ini merupakan rencana ambisius Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi.

"Platform kontrol mekanisme mekanisme transisi energi ETM adalah rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju emisi nol bersih," tutur Sri Mulyani dalam Pembukaan Acara Sustainable Finance For Climate Transition di Bali Internasional Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7).

Platform ini nantinya bakal membuat perencanaan menonaktifkan pembangkit listrik batubara yang menjadi fokus utama dalam transisi energi. Ini menjadi penting sebagai upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.

"(Ini) salah satu tindakan paling kritis untuk transisi ke ekonomi rendah karbon dan bahwa ETM dapat membantu dalam proses ini," kata dia.

Platform dan transaksi terkait akan diturunkan dari kerangka kebijakan yang lebih luas mengenai transisi energi yang adil untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Nantinya platform ini akan menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi nasional. Caranya dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non komersial secara berkelanjutan.

"Ini benar-benar tantangan teknis yang sangat menantang tetapi juga tantangan finansial bagi kita semua," ungkapnya.