Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden di awal pekan ini. Salah satu bahasan dalam sidang kabinet ini adalah mengenai defisit APBN. Presiden Jokowi memberikan perintah agar defisit APBN 2023 bisa ditekan hingga di bawah 3 persen.
"Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai Sidang Paripurna Kabinet, Senin (8/8/2022).
Baca Juga
Jokowi juga ingin agar Sri Mulyani tetap mendukung belanja negara untuk berbagai program prioritas nasional. Beberapa diantaranya perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur. Tak terkecuali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dan penyelenggaraan pemilu.
Advertisement
"Kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya," ungkap Sri Mulyani.
Pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional. Begitu juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan.
"Dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Defisit APBN 2022 Diyakini Bisa Sentuh 3,9 Persen
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memproyeksikan defisit APBN tahun 2022 pada kisaran Rp 732 triliun atau 3,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia, dalam rangka Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2022, Jumat (1/7/2022).
Angka ini jauh di bawah rapat sebelumnya. Pada rapat kerja bersama Banggar beberapa waktu lalu, Menkeu mengatakan defisit APBN tahun 2022 diproyeksi di kisaran 4,5 persen.
Namun, kini pihaknya menyampaikan outlook APBN 2022, defisit diperkirakan dibawah 4 persen yaitu 3,9 persen.
“Defisit kita akan turun lebih dalam lagi dari yang tadinya setelah kami sampaikan di banggar. Sekarang kami memperkirakan akan dibawah 4 persen. Jadi ini drop ke Rp 732 triliun atau hanya 3,9 persen dari PDB,” kata Menkeu.
Menurutnya, defisit yang turun drastis menggambarkan APBN menjadi relatif lebih sehat dan kuat. Sehingga hal itu sesuai dengan strategi menghadapi kondisi yang sedang rentan, terutama di sektor keuangan dengan global dan kenaikan suku bunga.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Pendapatan Negara
Lebih lanjut, Menkeu juga memperkirakan pada akhir tahun 2022 pendapatan negara diproyeksi bisa mencapai Rp 2.436,9 triliun atau lebih 107,5 persen dari target Perpres 98 tahun 2022 sebelumnya yakni Rp 2.266,2 triliun.
“Jadi Perpres sendiri sudah naik lebih dari Rp 400 triliun, ini masih akan tembus di atas itu yaitu 107,5 persen atau umbuh 21,2 persen,” ujar Menkeu.
Kemudian, penerimaan pajak diprediksi bisa mencapai Rp 1.608 triliun atau lebih 108,3 persen dari target Perpres yang Rp 1.485 triliun, angka ini ini sudah naik lebih tinggi dari APBN awal yang hanya Rp 1.265 triliun.
Penerimaan Cukai
Selanjutnya, penerimaan Kepabeanan dan cukai dalam hal ini diperkirakan mencapai di atas Rp 316,8 triliun atau tumbuh 17 persen, angka itu tentunya juga lebih tinggi dari target Perpres yaitu 105,9 persen sebesar Rp 299 triliun.
“(Angka) ini sudah jauh lebih tinggi dari APBN awal,” imbuhnya.
Demikian juga dengan PNBP, diperkirakan mencapai di atas Rp 510 triliun atau naik 11,4 persen sebesar Rp 106,1 triliun. Artinya, jauh lebih tinggi dari target Perpres yang hanya Rp 481,6 triliun.
Lebih lanjut, untuk belanja negara diperkirakan akan berjalan cukup baik. Perkiraannya belanja pemerintah pusat akan tumbuh 18,5 persen. Menurut Menkeu, belanja K/L barangkali mungkin masih akan mengalami tekanan meskipun pihaknya melakukan beberapa relaksasi untuk automatic adjustment.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement