Serapan Anggaran Sulawesi Tengah Terkecil se-Indonesia, Baru 43 Persen

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan soal daftar pemerintah daerah dengan serapan anggaran terendah hingga November 2022 ini.

Informasi tersebut diberikannya seusai disentil Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyayangkan serapan APBD 2022 baru di kisaran 62 persen hingga akhir November.

Menindaki hal tersebut, Mendagri Tito mengatakan, ia telah menerjunkan tim ke daerah-daerah yang realisasi belanjanya rendah, padahal sudah menjelang akhir tahun.

"Ini kita sangat menyayangkan, menyedihkan, karena ada daerah yang kok masih di bawah 50 persen di bulan November. Harusnya itu kalau sudah November, 70 persen ke atas," ujar Mendagri Tito Karnavian saat dijumpai di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Tito lantas menyebut beberapa daerah dengan serapan belanja dan anggaran paling kecil, antara lain Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Papua Barat, sampai Bangka Belitung (Babel).

"Kalau yang rendah itu paling rendah Sulteng baru 43 persen, Kaltim 49 persen, Papua Barat 53 persen, Babel 54 persen, Jambi 60 persen, Sumut 61 persen, Papua 62 persen. Ini yang rendah-rendah," paparnya.

Namun, ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang gesit dalam membelanjakan anggarannya.

"Di daerah juga ada yang capa 80 persenan, banyak. Yang bagus tertinggi Jabar, kemudian Lampung, Banten, Jatim, Sulbar, Aceh, Bengkulu," imbuhnya.

Mendagri lantas berharap sejumlah daerah dengan tingkat serapan APBD 2022 kecil tersebut mau berusaha semaksimal mungkin di sisa satu bulan tahun ini.

"Harusnya di atas 70 persen. Mudah-mudahan saja nanti akan membayar proyek-proyek yang memang dibayarkan sesuai kontrak akhir tahun selesai. Kalau itu bia naik di atas 70-an persen, syukur lah. Tapi baiknya di atas 80-an persen," ungkapnya.

Agar tujuan itu bisa terwujud, Mendagri Tito Karnavian bakal memberi peringatan kepada daerah minim serapan anggaran. "Paling enggak saya akan berikan sanksi teguran tertulis," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah, lantaran masih adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 278 triliun yang masih tersimpan di bank sampai hari ini.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).

"Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun," ujar Jokowi.

Jokowi pun menyesali, di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antri, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank.

"Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai," bebernya.

"Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp 278 triliun," pinta Jokowi.

Jokowi lantas minta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun.

"Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para jajaran menteri jika penyerapan anggaran atau realisasi APBN saat ini masih sangat rendah. Mirisnya, realisasi belanja negara yang paling besar masih untuk membayar gaji PNS.

Dari catatan Jokowi, realisasi belanja APBN sampai saat ini baru 62,5 persen. Dari realisasi ini paling besar untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal hanya 45,8 persen. Padahal ini yang membantu perekonomian justru masih rendah.

“Yang paling tinggi ya belanja pegawai karena ini rutinitas yang keluar tapi yang belanja modal belanja barang dan jasa masih sangat rendah termasuk bansos,” tegas Jokowi dalam pengantar sidang kabinet yang dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10/2022).

Jokowi pun meminta pada menteri kabinet kerja memperkuat konsolidasi antar Kementerian atau lembaga sesuai dengan lingkupnya masing-masing.

Konsolidasi untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi dunia, krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan.

"Dan nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test. Sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang lain yang berkaitan garansi kurs, inflasi, berkaitan dengan growth, berkaitan dengan pangan kita, energi kita, semuanya harus kita test betul," jelasnya.

Semua hal, kata Jokowi harus dihitung dengan beragam rencana atau simulasi dalam menghadapi kondisi yang ada.

"Sampai plan a, plan b, plan c, sampai yang paling buruk semuanya harus kita hitung. Sehingga sekali lagi, situasi semakin memburuk dan antisipasi dampak dari domestik harus disiapkan betul," pungkasnya.