Korea dan China Siap Bangun Hunian ASN di IKN Nusantara dengan Skema KPBU

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan studi mengenai pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Studi yang dijalankan terkait penggunaan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saat ini sudah ada tiga pemrakarsa yang terdiri dari Korea Land and Housing Corporation, CCFG China, dan pengembang Summarecon. Nantinya mereka akan menyiapkan studinya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dikutip dari Antara, Selasa (24/1/2023).

Untuk hunian ASN di IKN yang menggunakan KPBU dari tiga investor tersebut, lanjut dia, konsepnya adalah prakarsa. Masing-masing pemrakarsa tersebut memiliki tema untuk hunian ASN di IKN.

Setelah studi untuk hunian ASN itu selesai, kata dia, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap negosiasi.

"Kita kasih waktu selama enam bulan sejak dia mulai melakukan studi, sambil berjalan kita lakukan evaluasi," ujar Herry.

Sebanyak tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU yaitu Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp 8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp 1,67 triliun.

Pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara tengah jadi fokus pemerintah. Namun, ini tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan ada sekitar Rp 660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 882 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp 163,3 miliar, rupiah murni Rp 719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi," urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, ada Rp 58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.

Diana menguraikan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 17,6 triliun di 2022. Ini meningkat 40,69 persen atau Rp 5,09 triliun dari DIPA awL 2022 sebesar Rp 12,5 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan untuk memberikan dukungan pada pembangunan prioritas. Diantaranya adalah penyelenggaraan Presidensi G20, dan pembangunan di kawasan IKN Nusantara.

Diana mengungkap, dana tambahan sebesar Rp 1,1 triliun untuk penyiapan Presidensi G20, dan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Adapun capaian realisasi keuangan 2022 sebesar 95 persen sedangkan relisasi fisik 96,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan 2021 masih ada deviasi," kata dia.