Bank Dunia Yakin Indonesia Bisa Wujudkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia meluncurkan laporan terbaru mengenai situasi kemiskinan di Indonesia, Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security.

Dalam acara peluncuran laporan terbaru Bank Dunia pada Selasa (9/5) di Jakarta, Country Director World Bank Indonesia, Satu Kahkonen memuji kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan.

Dengan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berkurang sebesar 1,5 persen pada 2022 lalu, Kahkonen meyakini, target nol persen kemiskinan ekstrim di tahun 2024 dapat tercapai.

“Ini adalah pencapaian yang mengesankan. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas pencapaian yang luar biasa ini,” ujarnya.

Bank Dunia melihat, Indonesia dapat menggunakan rekam jejak pengentasan kemiskinannya yang impresif untuk meraih sasaran sasaran pengentasan kemiskinan yang lebin ambisius.

"Indonesia kini dapat memfokuskan berbagai upayanya untuk meningkatkan taraf hidup lebin banyak penduduknya, termasuk rumah tangga yang rentan dengan menciptakan peluang yang lebih baik dan melindungi rakyat dari kemiskinan," kata Bank Dunia dalam keterangan terpisah, dikutip Selasa (9/5/2023)

Selain itu, terlepas dari peningkatan tajam yang terjadi antara tahun 2002 hingga 2010, ketidaksetaraan mengalami stagnasi dan mengalami penurunan antara tahun 2014 hingga 2019, ungkap Badan keuangan internasional itu.

Bank Dunia juga mencatat, investasi yang berpihak kepada rakyat miskin masih terbatas, karena penerimaan negara yang rendah diringi subsidi yang berbiaya tinggi.

"Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya bantuan sosial dan asuransi, serta inklusi finansial seraya melakukan investasi berketahanan pada infrastruktur untuk memitigasi dampak guncangan di masa mendatang," jelas Kahkonen.

Kahkonen menyebut, "Indonesia memiliki banyak pilihan bagus dalam sistem yang digunakannya saat ini untuk meningkatkan pendanaan bag investasi yang lebih berpihak kepada rakyat miskin".

Laporan terbaru Bank Dunia merekomendasikan agar penerapan kebijakan dengan sasaran spesifik dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB negara.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas pengasuhan anak, serta pemanfaatan ekonomi digital yang terus berkembang untuk membuka banyak kesempatan dan meningkatkan pendapatan.

Selain itu, laporan Bank Dunia juga membahas bagaimana kondisi terkait cuaca di Indonesia kerap menjadi penyebab guncangan ekonomi.

Perubahan iklim global menyebabkan menurunnya hasil panen akibat perubahan curah hujan, suhu, dan kejadian cuaca ekstrem, ungkap Bank Dunia.

Adapun pembahasan mengenai pentingnya berinvestasi pada infrastruktur yang berketahanan maupun pada produksi pertanian ramah iklim, untuk mengurangi dampak merugikan dari bencana alam dan meredam dampak guncangan, terutama bagi rakyat miskin serta kalangan ekonomi lemah.

Laporan Indonesia Poverty Assessment juga mencakup beberapa rekomendasi terkait peningkatan kapasitas administratif daerah untuk meningkatkan kualitas pembelanjaan, penyelenggaraan layanan, serta modal manusia, seraya memperkecil dampak perbedaan geografis antar daerah.

Sebelumnya, Indonesia akan berbagi tips memberantas kemiskinan ekstem dengan para negara-negara ASEAN. Isu pemberantasan kemiskinan ini menjadi topik utama di acara ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge Forum.

ASCC adalah salah satu pilar utama ASEAN yang fokus di bidang sosial. Pada Senin 8 Mei 2023, Indonesia akan memimpin Sidang ASCC di Bali sebelum digelarnya KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023.

Rangkaian acara ASCC ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Ia berharap ASCC bisa menghasilkan rekomendasi untuk KTT di Labuan Bajo, terutama dalam memberantas kemiskinan ekstem.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita terutama di Kemenko PMK untuk menjadikan tahun 2024 itu Indonesia bebas kemiskinan ekstem atau nol persen. Walaupun di dalam norma dari SDGS (Sustainable Development Goals) itu kemiskinan ekstem global itu diharapkan selesai tahun 2030, Indonesia sedang berupaya mengakhiri enam tahun sebelum 2030," ujar Menko Muhadjir di sela acara ASCC Knowledge Forum di Bali, Minggu (7/5/2023).

Per-September, 2022, tingkat kemiskinan ekstem di Indonesia adalah sekitar 1,74 persen.

Contoh dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Menko Muhadjir berkata pemerintah sebenarnya tak hanya membangun infrastruktur besar.

"Sebetulnya pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar. Yang ini, yang kurang perhatian, justru pemerintah punya concern sangat tinggi terhasap upaya untuk membangun infrakstruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah, kemudian pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif," jelas Muhadjir.

Ada kemungkinan angka nol persen tidak sepenuhnya tercapai, namun Muhadjir menarget bahwa jumlah kemiskinan ekstem akan mendekati nol. Angka nol persen dinilai sulit dicapai karena ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau kebijakan yang dirancang saat ini, contohnya daerah yang berkonflik.

"Kalau seandainya tidak nol, itu mendekati nol," tegas Muhadjir Effendy.