Pemerintah Kejar Nol Emisi 2060, Wamen BUMN: Rumusnya Bagus, Eksekusinya Pusing

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meneken target ambisius untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,9 persen di 2030 dan nol emisi karbon di 2060. Ambisiusnya target ini disebut memerlukan langkah detail dalam implementasinya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyampaikan target ini tertuang dalam enhanced nationally determined contribution (E-NDC) Indonesia. Target ini perlu dikejar dengan model yang telah dirancang kedepannya.

"Ini target yang tidak mudah, tadi saya sampaikan ke bu Tina (Jubir Menteri Investasi Tina Talisa), rumusnya bagus, tapi yang eksekusi pusing, jadi kita harus benar-benar membuat rencana yang sangat detail dan sangat executable," ungkapnya dalam HSBC Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Tiko menyampaikan, pelaksana dari target ini salah satunya adalah korporasi, dimana BUMN ikut terlibat didalamnya. Untuk mengejar itu, pihaknya telah menyusun 5 inisiatif strategis.

Pertama, merumuskan cara untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batu bara menjadi lebih bersih. Caranya dengan sistem co-firing, menggunakan bio massa, hingga bahan bakar gas.

"Sehingga kita tidak terburu-buru me-retier coal kita tapi bagaimana menghasilkan coal tapi dengan clean coal dan menurunkan emisi (gas) rumah kaca-nya," jelas dia.

Kedua, dengan membidik penurunan emisi di sektor transportasi. Caranya, dengan mendorong pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan. Ini dituangkan lewat biodiesel dengan kadar B35 dan campuran bioetanol di Pertamax Green 95.

"Dan juga ke depan sustainable aviation fuel untuk pesawat yang beroperasi di Indonesia," kata Tiko.

Ketiga, pemanfaatan luasan hutan Indonesia yang bisa menyimpan karbon. Keempat, langkah ini diikuti dengan dirilisnya bursa karbon sebagai sarana perdagangan karbon dengan unit efek. Dia berharap, pihak swasta juga bisa ikut terlibat dalam perdagangan karbon ini.

"Nah ini kita harapkan juga menjadi satu katalis yang diharapkan para private secror juga boleh melihat kemungkinan untuk karbon ini di trading di Indonesia dan tentunya bisa di sertifikasi di level Global," bebernya.

Kelima, meningkatkan baura energi baru terbarukan (EBT). Dimana salah satu BUMN yang memegang peran penting adalah PT PLN (Persero), untuk mendorong implementasi bauran energi bersih.

"Bagaimana cara kita melalui PLN meng-accelerate bagaimana pembangunan daripada 70 persen renewable akan masuk onstream selama satu dekade ke depan dengan berbagai komposisi hydro, solar, wind, geothermal dam sebagainya," pungkasnya.

Sebelumnya, Total nilai perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia mencapai Rp. 29,21 miliar pada 26-29 September 2023.

Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Deviratif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengungkapkan, nilai tersebut mencakup volume unit karbon yang diperdagangkan sebesar 459.953 ton CO2 equivalent.

"Jumlah pelaku perdagangan karbon sebanyak 16 pelaku yang terdiri dari satu penjual, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan 15 perusahaan pembeli," kata Inarno dalam konferensi pers RDK OJK yang disiarkan virtual pada Senin (9/10/2023).

Inarno merinci, unit karbon tersebut berasal dari Pertamina New and Renewable Energy atau PNRE yang menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong unit 5 dan unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara.

"Proyek tersebut terdaftar sebagai sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau SPEGRK Series Indonesia Tecnology Base Solution atau disingkat IDEBS," jelas Inarno.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan bursa karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 September 2023.

"Bursa karbon saya luncurkan pada hari ini," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Main Hall BEI, pada 26 September 2023.

"Ini kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama melawan krisis iklim dan krisis perubahan iklim," ucapnya.

Presiden juga mengatakan, bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pengurangan emisi karbon dari sektor alam.

"Potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3.000 triliun bahkan bisa lebih sebuah angka yang sangat besar yang tentu ini menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru sejalan dengan berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Jokowi saat itu.