Dirut Bulog Sebut Harga Beras Belum Bakal Turun Awal 2024

Liputan6.com, Jakarta - Harga beras pada awal 2024 diprediksi belum akan turun seiring sejumlah faktor yang membuat harga beras tetap tinggi. Salah satunya produksi yang masih belum pulih.

Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada Kamis (11/1/2024).

"Memang untuk 2024 belum atau paling tidak pada tahun awal ini belum ada tanda pergerakan (harga turun),” ujar Bayu Krisnamurthi seperti dikutip dari Antara.

Bayu menuturkan, tiga faktor yang pernah disampaikan mengakibatkan harga beras naik masih ada. Pertama, produksi yang masih belum pulih. Kedua, biaya-biaya masih tetap tinggi terutama harga pupuk sedunia masih bergejolak dan cenderung tinggi.

“Dan yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan negara yang belum membuat (harga) pasar dunia tak turun,” ia menambahkan.

Bayu mengatakan, defisit produksi beras pada awal 2024, sebagaimana disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS), lantaran terjadi kemunduran panen padi di sebagian besar wilayah di Jawa.

Namun, Bayu meminta agar masyarakat tidak perlu panik karena Bulog memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang cukup hingga panen raya terjadi pada April 2024.

Bayu mengatakan, Bulog memiliki stok CBP sebanyak 1,3 juta ton dan akan bertambah dengan importasi beras sebanyak 500 ribu ton yang merupakan sisa dari penugasan impor tahun lalu. Selain itu, penyerapan produksi dalam negeri dari sejumlah daerah yang akan panen lebih awal.

“Cukup. Bantuan pangan beras sekitar 220 ribu ton dikali 3 bulan Cuma 660 ribu ton. Ditambah pelaksanaan Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) 3 bulan, jadi 900an ribu ton. Yang diminta pemerintah Bulog harus menjaga stok 1 juta at anytime,kita berusaha memasukkan termasuk dari impor,” kata dia.

Ia menuturkan, pihaknya akan terus memperkuat SPHP. “Karena kalau orang ke pasar mengecek beras ada tapi yang diinginkan mahal, jadi ada alternatifnya yakni SPHP. Mungkin tidak pas selera tapi berasnya bagus, itu langkah kita,” ujar Bayu.

Bayu mengatakan, pasar ritel juga tersedia dan di setiap tempat ada. “Dua langkah itu kita coba lakukan dan Bulog juga mengusahakan beras komersial terus dilakukan,” ujar Bayu.

Bayu mengatakan, beras impor sebanyak 500 ribu ton itu berasal dari Vietnam, Thailand, Myanmar dan Pakistan. Sedangkan penugasan impor sebanyak 2 juta ton pada 2024, menurut dia belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Hal itu mengingat selain importasi harus dilakukan secara terukur, saat kondisi Pelabuhan tengah penuh dan juga ada kelangkaan container imbas ramainya proses bongkar muat.

Berdasarkan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional, harga rata-rata beras medium nasional adalah Rp 13.310 per kg. Harga itu cenderung sejak awal tahun yang berkisar Rp 13.200 per kg.

Sebelumnya diberitakan, Perum Bulog menjamin penyaluran program bantuan sosial atau bansos beras 10 kg selama 3 bulan pada Januari-Maret 2024 bisa tersalurkan tanpa unsur politik jelang Pemilu 2024 yang akan digelar pada Februari mendatang.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi meyakini hal itu lantaran pihaknya sudah memegang data, siapa saja 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bansos beras tersebut.

Menurut dia, penyaluran program bantuan sosial pangan tersebut akan turut didukung oleh para transporter yang juga merupakan profesional logistic company. "Bagi kami, urusannya adalah keluarga KPM itu terima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Yang lain kita enggak ikut mikir," tegas Bayu di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Menindaki banyaknya pemberian bansos yang terindikasi unsur politik akibat adanya atribut-atribut tertentu yang menempel, ia meyakinkan Perum Bulog telah melakukan proses pembagian bansos secara seksama di semua tempat.

"Kita semua confirm bahwa di dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang memang natural ada di situ. Kami sangat komitmen untuk itu. Ini adalah program negara, punyanya rakyat," imbuhnya.

Demi meyakinkan penyaluran bansos beras aman politisasi, Bayu lantas mempersilakan semua pihak untuk ikut melakukan pengawasan. "Silakan Bawaslu dan satgas pangan melaksanakan tugasnya. Saya kira beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya melaksanakan saja," pungkas Bayu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah tengah melakukan perhitungan anggaran terkait rencana untuk menambahkan jumlah alokasi penyaluran program bansos beras sampai dengan Juni 2024.

RI 1 pun menekankan, pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya strategis agar program pro rakyat yang digalakkan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.

"Hari ini sudah diterima ya untuk alokasi bulan Januari, selanjutnya akan diterima lagi untuk bulan Februari dan Maret. Jadi, saat ini kita sedang berusaha agar Bantuan Pangan bulan April, Mei dan Juni dapat dilanjutkan dengan memperhatikan kondisi APBN," ujar Jokowi saat membagikan bansos beras di Kota Serang, Banten, dikutip Selasa (9/1/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menerangkan, data penerima manfaat yang saat ini diterima dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melalui proses verifikasi berbagai pihak yang berwenang. Sehingga akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

"Data yang saat ini ada tentunya berasal dari Kemenko PMK, dan ini sudah melalui verifikasi di berbagai tempat diantaranya BPK dan BPKP. Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan smoothing," ungkapnya.

Senada, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, program bansos beras merupakan program pemerintah dengan daya jangkau manfaat yang sangat luas di masyarakat.

Sehingga program ini dinilai menjadi sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, saat ini stok Bulog mencukupi untuk melaksanakan program bantuan pangan selama beberapa bulan ke depan.

"Saat ini stok Bulog mencukupi untuk penyaluran Bantuan Pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat) sampai dengan bulan Juni. Kalo kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini," jelas Bayu.