Pemerintah Mau Naikkan Pajak Motor BBM, Ini Penjelasan Menko Luhut

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah punya rencana untuk menaikan pajak motor berbahan bakar fosil atau BBM.

Adapun pendapatan pajak motor BBM tersebut nantinya bakal dialihkan untuk mensubsidi transportasi umum semisal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan LRT Jabodebek.

"Kita menyiapkan untuk menaikan pajak kendaraan sepeda motor non listrik. Sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau Kereta Cepat," ujar Luhut dalam siaran video pada acara peresmian perusahaan mobil listrik BYD di TMII, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Nantinya, usul kenaikan pajak motor tersebut bakal dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana tersebut jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta. Kata Luhut, pemerintah telah melakukan berbagai cara semisal perbaikan infrastruktur transportasi, penerapan ganjil-genap, hingga akselerasi pengembangan kendaraan listrik.

"Ini kesempatan bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, membuat kita lebih sehat, dan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp 10 triliun yang kemarin diberikan Menteri (Budi Gunadi) Sadikin," imbuhnya.

Selain kendaraan listrik, Luhut juga ingin memperbaiki kualitas udara lewat penerapan standar standar emisi Euro 4 dan Euro 5 bagi kendaraan bermotor.

"Kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5. Kemudian kita juga akan membuat kualitas daripada BBM kita, kita akan kurangi sulfurnya. Itu juga akan membuat kualitas udara Indonesia akan lebih bagus," tutur Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi (Rakor) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dihadiri lintas kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait lainnya. Rakor ini berlangsung di kantor Kemenko Marves, Jakarta.

Lebih jauh Menko Luhut mengingatkan bahwa semua menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara ini sangat luar biasa untuk kesehatan semua.

Menko Luhut juga menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas udara Jabodetabek masih terdapat peluang besar untuk memperbaiki kualitas udara, salah satunya ialah dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur di DKI, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," sebutnya.

Dalam Rakor ini, Menko Luhut memberikan arahan kepada K/L dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek. Sehingga persoalannya yang selama ini ada bisa teratasi. "Kita harus cari kiat-kiat yang cepat," tegasnya.

Guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik dibutuhkan dukungan seluruh K/L dalam mendorong upaya perbaikan kualitas udara dalam waktu dekat.

Ada beberapa upaya perbaikan kualitas udara yang dapat didorong dalam waktu dekat. Perencanaan dan implementasi program-program memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga masing masing K/L terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.

"Pemprov DKI melalui TransJakarta untuk peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6," sebutnya.

Luhut juga memberikan arahan agar Kementerian LHK dan Kemenperin untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM.

Dia menyatakan, seluruh K/L untuk mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional K/L ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Kementerian BUMN untuk mengoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.

"KLHK dan Kementerian ESDM bersama PLN untuk perumusan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri. Serta, Kemenkeu bersama K/L terkait untuk penyiapan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas," pungkasnya.