Jepang Kucurkan Utang buat Proyek MRT Jakarta Timur-Barat, Nilainya Segini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang resmi mengucurkan pinjaman senilai JPY 140,699 miliar atau setara Rp 14,52 triliun (kurs Rp 103,21) kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai proyek MRT Jakarta koridor Timur-Barat Fase I Tahap I.

Kesepakatan pinjaman ini ditandai dengan penandatanganan Pertukaran Nota Rencana Jalur Timur-Barat MRT Jakarta, Pinjaman Yen kepada Indonesia. Seremoni penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani pada Senin, 13 Mei 2024.

"MRT selama ini menjadi infrastruktur transportasi penting yang menunjang aktivitas perekonomian warga Jakarta dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, dan untuk lebih memperluas jaringan ini, koridor Timur-Barat akan dibangun," ujar Konselor Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang, Yahata Horinori di Kantor Kedubes Jepang, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Perlu diketahui, dana sebesar Rp 14,5 triliun itu akan digunakan untuk membangun MRT Jakarta koridor Timur-Barat Fase I Tahap I. Ini meliputi jalur sepanjang 24,5 kilometer (km) mulai dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medansatria, Bekasi.

Yahata Hironori melihat kesuksesan proyek MRT Jakarta lintas Utara-Selatan yang sudah beroperasi sejak 2019 lalu. Guna memperluas manfaatnya, maka layanan moda transportasi berbasis rel itu ditambah untuk rute yang membentang dari Timur ke Barat.

"Kami berharap banyak orang di daerah yang belum mendapatkan banyak manfaat dari Jalur Utara-Selatan di masa lalu, dapat menggunakan layanan ini. Selain itu, kenyamanan dan efisiensi jaringan transportasi semakin ditingkatkan bila dibangun secara terpadu dan berkesinambungan," tuturnya.

Informasi, secara keseluruhan, MRT Jakarta lintas Timur-Barat akan membentang dari Balaraja-Cikarang. Fase I Tahap I meliputi Tomang-Medanstaria, dan Tahap II meliputi Tomang-Kembangan (9,2 km). Serta, Fase II meliputi Kembangan-Balaraja dan Medansatria-Cikarang (50,4 km).

MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kantor Japan International Cooperation Agency (JICA) Jakarta, Yasui Takehiro menyebut kinerja MRT Jakarta koridor Utara-Selatan. Dia mencatat, tingkat ketepatan waktu dan kondisi stasiun membuat pengguna menjadi nyaman.

"Jadi mungkin anda bisa melihat, pengoperasian MRT Jakarta, biasanya, saya mendengar bahwa 99,9 persen ketepatan waktu bisa dicapai," kata dia.

Dengan memperluas cakupan proyek MRT Jakarta ke koridor Timur-Barat, Yasui Takehiro ingin membuktikan kuatnya kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

"Menurut saya, ini merupakan kerja sama yang cukup simbolis antara Jepang dan Indonesia, dan kemudian di Jepang, proyek ini diakui sebagai salah satu proyek kerjasama terpenting yang menghubungkan Jepang dan Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, mengutip laman resmi MRT Jakarta, Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur--Barat (East–West) fase 1 tahap 1 pada Sabtu (11/11/2023) lalu di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, yang mewakili pemerintah Indonesia, dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA Mr. Yasui Takehiro dan disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (PJ) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan The Deputy Chief of Mission Embassy of Japan Mr. Nagai Katsuro, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Hadir dalam acara ini, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina.

“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” jelas Budi Karya. “Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Karya menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.

“Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” tutur Menhub.

Selanjutnya, setelah penandatanganan MoD, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada 2024.