Saham Indonesia di Freeport Bakal Bertambah, RI jadi Bos Tambang?

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, menilai bertambahnya saham Pemerintah Indonesia sebesar 10 persen di PT Freeport Indonesia akan memperluas kontrol Pemerintah terhadap perusahaan tambang tersebut.

"Positifnya tentu kontrolnyya lebih besar yang mayoritas itu 51 persen, sementara kita sudah diatas itu kalo nanti sudah ya. Memang kontrol arah perusahaan akan dibawa kemana ada di Pemerintah Indonesia," kata Komaidi kepada Liputan6.com, Rabu (29/5/2024).

Kata Komaidi, jika sebelumnya Freeport mayoritas dikelola oleh asing, maka dengan bertambahnya saham Pemerintah Indonesia di perusahaan tersebut diharapkan mampu mengendalikan jajaran Dewan direksi (BOD) dan Dewan komisaris (BOC) di Freeport.

"Sebelumnya yang mengatur adalah yang mayoritas, artinya berhak untuk mengendalikan tujuan korporasi termasuk nanti menempatkan BOD BOC kemudian target-target produksi maupun kebijakan yang lainnya seperti hilirisasi Pemerintah memiliki kontrol jauh lebih besar," ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen pada beberapa bulan kedepan. Dengan begitu, total saham yang akan dimiliki pemerintah di PT Freeport yakni sebesar 61 persen.

Jokowi menyebut, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Dimana sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, Pph Badan, Pph Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dalam waktu dekat Indonesia akan menambah 10 persen kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia, dari 51 persen menjadi 61 persen. Target ini selaras dengan rencana yang telah disusun pemerintah. 

Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia telah diberikan keringanan untuk menjual tembaga ke luar negeri hingga batas waktu Mei 2024. Izin ini jadi pengecualian setelah pemerintah melarang ekspor bahan mentah per 10 Juni 2023, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). 

Pengecualian ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia juga tengah membangun tempat pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik yang target rampung Mei 2024, dan beroperasi Juni 2024. 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, relaksasi ekspor sesuai Permen ESDM Nomor 7/2023 diberikan lantaran Freeport Indonesia sudah memenuhi ketentuan soal pembangunan smelter dan kucuran investasi. 

"Karena sudah penuhi kriteria di atas 51 persen, dan spending dana proyeknya cukup besar. PT Freeport Indonesia sudah keluarkan USD 2,2 miliar," terangnya beberapa waktu lalu.

Adapun Presiden Jokowi pun optimistis porsi pemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia bisa bertambah jadi 61 persen dalam waktu dekat. Meskipun proses negosiasi sangat alot, namun RI 1 memasang target pencaplokan porsi tambahan ini bisa rampung paling lambat Juni 2024.

"Ini regulasinya rampung dulu, baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya, kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Jokowi juga buka suara terkait permintaan Freeport Indonesia agar izin ekspor konsentrat tembaga bisa kembali diperpanjang. Namun, pemerintah saat ini masih fokus untuk meraup kepemilikan saham lebih besar di Freeport Indonesia. 

"Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang selanjutnya. Satu saja belum selesai," tegas Jokowi.