Pekerja Migran Sumbang Rp 230 Triliun ke Devisa Negara

Liputan6.com, Jakarta Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mencatat sumbangan devisa dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai USD 14,2 bilion di sepanjang 2023. Nilai ini setara Rp230,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.243.

"Tidak lengkap jika tidak ada data mengenai devisa dari para pekerja migran karena jumlahnya sangat besar. Kalau di dalam data BI USD 14,2 billion," kata Juda Agung dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Gedung BI Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5).

Juda menyebut sumbangan devisa dari PMI tersebut menduduki peringkat kedua setelah ekspor migas. Nilai sumbangan PMI tersebut bekisar 10 persen dari total cadangan devisa Indonesia.

"Jadi, ekspor migas kemudian devisa yang diperoleh dari kawan-kawan kita para pekerja migran. Jadi, memang sumbangannya perannya sangat signifikan dalam perekonomian kita," tegasnya.

Atas kontribusi tersebut, Bank Indonesia bersama BP2MI berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan para PMI. Melalui kerjasama ini diharapkan kontribusi PMI terhadap perekonomian negara akan semakin meningkat.

"Jadi memang sumbangannya perannya sangat signifikan dalam perekonomian kita, bukan saja pada keluarga mereka, pada akhirnya juga kepada pertumbuhan ekonomi pada cadangan devisa," tegasnya.

Diketahui, angka remitansi dalam bentuk devisa atau uang yang masuk ke keluarga di Tulungagung, Jawa Timur, yang tercatat sebanyak Rp2 triliun setiap tahun dari para PMI.

"PMI menyumbang devisa Tulungagung sebanyak Rp2 triliun tiap tahun," kata Kepala Disnakertrans Tulungagung, Agus Santoso di Tulungagung, dilansir dari Antara, Sabtu (30/9).

Selain gaji tinggi dan kurs mata uang asing yang dikirim memiliki nilai tukar besar dibanding rupiah, nilai devisa tinggi juga dipengaruhi jumlah PMI dari daerah itu yang banyak.

Beberapa desa di Tulungagung bahkan dikenal sebagai kantong PMI. Disnakertrans mencatat, jumlah PMI yang terdaftar resmi ada 19 ribu orang. Di mana dalam setiap tahun terdapat 6.000 warga Tulungagung yang berangkat ke luar negeri menjadi PMI.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, sampai saat ini masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa surat yang sah atau pekerja migran ilegal. Maraknya pekerja migran ilegal ini merugikan para pekerja karena hak-hak mereka tidak terlindungi saat berada di luar negeri.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan, maraknya pekerja migran ilegal yang dikirim ke luar negeri ini karena adanya keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai Kementerian/Lembaga (K/L).

Keterlibatan oknum TNI-Polri hingga pegawai pemerintah membuat praktik bisnis penempatan PMI ilegal keluar negeri sulit diberantas. Benny mengakui persoalan tersebut telah dilaporkan ke petinggi TNI-Polri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tanggal 3 Agustus 2023 dihadiri oleh panglima TNI/Kapolri, menteri saya katakan izin bapak presiden (Jokowi) kenapa sindikat penempatan ilegal tidak bisa disentuh oleh hukum? karena mereka dilindungi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut atribut kekuasaan di negara ini, oknum TNI terlibat, oknum Polri, oknum kementerian/lembaga terlibat dan oknum di BP2MI juga," bebernya, Jumat (31/5/2024).

Benny mencatat, saat ini, jumlah PMI ilegal mencapai sekitar 4 juta orang yang tersebar di berbagai negara. Secara rinci, 80 persen diantaranya merupakan kaum perempuan.

"Begitu jahatnya para sindikat dan mafia hanya untuk kepentingan bisnis kepentingan ekonomi, mereka menjual anak-anak bangsa ini di luar negeri," tegasnya.

Dia mengatakan para PMI ilegal tersebut rentan terhadap persoalan ketenagakerjaan. Antara lain gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan seksual, hingga jam kerja yang panjang.

"Bahkan, tidak sedikit ada pelaut mengalami kekerasan di atas kapal kemudian jenazahnya dilarungkan di laut lepas, ini problem kita," bebernya.

Padahal, PMI menyumbang sekitar Rp 220 triliun per tahun terhadap cadangan devisa negara. Kontribusi PMI ini menjadi yang terbesar kedua setelah sektor migas.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak kolaborasi berbagai pihak terkait untuk bersama-sama memberantas ruang bisnis penempatan PMI ilegal. Sehingga, upaya BP2MI untuk mengatasi permasalah PMI ilegal dapat lebih membuahkan hasil.

"Ada problem-problem yang lebih kompleks di luar yang harus kita selesaikan, harapannya adalah tidak cukup kita mengerjakannya sendiri tapi upaya bekerja sinergi dan kolaborasi itu yang paling penting untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ini," tandasnya.