Mendagri Usul PNS Ingin Cepat Naik Pangkat Pindah ke IKN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bakal membantu menuntaskan permasalahan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) demi mempercepat pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia yang berada di Kalimantan Timur tersebut.

Dia pun berpendapat jika ada PNS yang mau dipindahkan ke IKN maka sudah seharusnya bisa segera dipromosikan untuk naik jabatan. Dia mengaku pernah menerapkan hal serupa terkait perpindahan pegawai ketika berdinas di Polda Papua.

"Dulu waktu saya bikin kebijakan di Polda Papua, untuk mendorong orang mau ke Papua, tempat itu dijadikan test case. Berhasil, naik pangkat," ucap dia dikutip dari Antara, Selasa (11/6/2024).

Selain itu, dia menilai adanya pergantian Kepala Otorita IKN, dia justru ingin terlibat lebih jauh dalam pembangunan itu. Sebagai Mendagri, dia mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.

"Saya bisa menghubungkan dengan cepat (pemerintah daerah) dengan Pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN)," kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sejauh ini, menurutnya isu lahan menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan permasalahan lahan itu pun melibatkan pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara yakni Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kalimantan Timur yakni Akmal Malik juga merupakan salah seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.

"Jadi saya memiliki hubungan emosional," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.

Secara pribadi, dia pun mengaku ingin segera pindah ke IKN Nusantara karena faktor alam yang menjadi daya tarik baginya. Selama bertugas di kepolisian, dia mengaku selalu menikmati jika ditugaskan untuk berdinas di daerah-daerah karena daya tarik lingkungan alam tersebut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengundang para mantan presiden untuk hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Mulai dari, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Semuanya (mantan presiden) diundang, semuanya diundang. (Upacara) ke IKN," kata Jokowi di Posyandu Terintegrasi RW 02 RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024).

Adapun upacara HUT ke-79 RI akan digelar di dua lokasi yakni, IKN dan halaman Istana Merdeka Jakarta. Jokowi mengatakan hal ini bentuk transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur.

"Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu keliatan. Jadi di sini (Istana Merdeka) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan," jelasnya.

Jokowi menyampaikan upacara HUT ke-80 RI pada tahun 2025 akan digelar sepenuhnya di IKN, usai keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota terbut. Disisi lain, dia mengakui akomodasi dan transportasi di IKN tidaklah mudah.

"Nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin akan hadir di halaman Istana Merdeka Jakarta.

Adapun Jokowi nantinya akan didampingi Presiden Terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Sedangkan, Ma'ruf Amin didampingi Wapres Terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka.

"Sebagian di IKN, sebagian di sini (Istana Jakarta). Pak Presiden yang mimpin (di IKN), Pak Wapres yang (di Istana)," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Nanti Pak Wapres terpilih akan mendampingi Wapres. Sedangkan Presiden terpilih akan mendampingi Presiden," sambungnya.

Menurut dia, pejabat negara dan tamu undangan yang hadir dalam upacara HUT RI di IKN belum diputuskan. Namun, kata Muhadjir, kemungkinan pejabat negara akan dibagi dua untuk hadir di IKN dan halaman Istana Merdeka.

"Belum ada list, mungkin akan dipecah dua. Termasuk upacara di Makam Pahlawan di Kalibata dan IKN memorial," ujarnya.

Muhadjir menuturkan pemerintah juga belum memutuskan apakah mantan presiden dan wakil presiden, seperti Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, hingga Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla akan hadir di IKN atau tidak. Dia menuturkan hal tersebut masih dibahas.

"Itu masih diusulkan. Tadi Pak Presiden rekomendasi kan pokoknya harus jadi perhatian para tokoh-tokoh apakah di sini (Istana) dan IKN," jelas Muhadjir.

Dia menuturkan para duta besar negara sahabat akan diundang untuk upacara HUT RI di IKN. Nantinya, mereka tidak akan bermalam di IKN.

"Ada kemungkinan dubes juga di IKN nanti tidak nginap langsung acara terus balik," ucap Muhadjir.