Bisnis Energi Primer Masih Menjanjikan, PLN Cetak SDM Handal

Liputan6.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai salah satu Subholding PT PLN (Persero) berkomitmen dalam mengembangkan talenta sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan bisnis dalam menyediakan energi primer sektor kelistrikan jangka panjang.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, perusahaan akan terus mengembangkan dan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi yang efektif dan berkelanjutan serta berdampak positif terhadap kinerja organisasi.

“PLN EPI akan terus berkomitmen dalam melanjutkan inovasi dan inisiatif untuk mendukung talenta terbaik demi masa depan organisasi," kata Iwan, Rabu (13/11/2024).

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat menyatakan pengelolaan Human Capital berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan demi mencapai kesuksesan jangka panjang Perusahaan.

Lebih lanjut, Dedeng juga menyampaikan PLN EPI akan terus mengoptimalisasi kinerja Perusahaan demi daya saing dan keberlanjutan jangka panjang suatu organisasi. Pengelolaan Human Capital yang selaras dan terintegrasi dengan bisnis Perusahaan serta upaya mendorong inovasi berkelanjutan pada Pengelolaan Human Capital terus dikawal demi mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan dan bisnis berkelanjutan.

“PLN EPI akan terus melaksanakan inovasi Human Capital secara tepat dan terstruktur untuk mendukung mempersiapkan talenta yang kompeten dan inovatif dalam rangka menghadapi tantangan bisnis demi masa depan berkelanjutan”, ujar Dedeng.

Pengelolaan Human Capital

PLN EPI pun telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengimplementasikan pengelolaan Human Capital dengan meraih 2 (dua) penghargaan diajang TOP Human Capital Awards 2024.

PLN EPI berhasil mendapatkan penghargaan TOP Human Capital Awards #Star 5 dan The High Performing Human Capital Director 2024 yang diberikan kepada Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI, Dedeng Hidayat.

Penghargaan ini semakin mendorong PLN EPI sebagai Perusahaan terbaik dalam penyediaan energi primer untuk pembangkit listrik di Indonesia sekaligus berkomitmen untuk terus memperkuat pengembangan talenta SDM demi bisnis yang berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menindak terkait penyaluran subsidi listrik tak tepat sasaran. Menurut laporan, nilainya mencapai Rp 1,2 triliun per bulan.

Wakil Menteri ESDM Yulliot Tanjung mengatakan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tengah melakukan kolaborasi dengan PT PLN (Persero) terkait laporan tersebut.

"Kami lagi melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi. Ini kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di Ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran tuh yang kayak bagaimana," ujarnya saat ditemui di Kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Selain dengan PLN, Kementerian ESDM juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat data siapa saja kelompok masyarakat yang berhak mendapat subsidi listrik.

"Jadi kadang-kadang tuh kan kita melihat yang tidak tepat sasaran itu bukan dari bangunan fisiknya, tapi itu juga dari kondisi ekonomi yang ada di masyarakat bersangkutan," imbuh Yulliot.

Adapun laporan subsidi listrik yang melenceng ini dikemukakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Itu didapati setelah Stranas mendorong penggunaan Nomor Induk kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan penyaluran subsidi listrik pelanggan 450 Va bersubsidi, dan 900 Va non DTKS yang berdasarkan kebijakannya ditujukan untuk masyarakat miskin.

Dari 33.041.512 penerima subsidi listrik 450 Va dan 900 Va non DTKS, Hanya 42,7 persen pelanggan yang NIK-nya sesuai dengan data kependudukan. Sedangkan sisanya tidak dapat dipastikan subjek penerima subsidi tersebut.

"Subsidi listrik untuk seluruh pelanggan 450 Va tidak selalu dinikmati oleh masyarakat miskin. Hanya 41,25 persen (10.074.930 pelanggan) penerima subsidi listrik 450 Va yang terdaftar pada DTKS milik Kementerian Sosial," jelas Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan dalam keterangan tertulis.