Alasan Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi: Kejar Oknum yang Menghambat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi. Salah satunya untuk memberikan sanksi bagi oknum yang menghambat.

Diketahui, Prabowo meneken Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas Hilirisasi ini dikepalai oleh Bahlil Lahadalia dengan anggota dari berbagai kementerian terkait.

Bahlil mengungkapkan salah satu tujuan pembentukan ini untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan berkaitan dengan hilirisasi.

"Dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi ini kan jangan sampai ada yang tumpang tindih menyangkut perizinan apa segala macam," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Dia menyebut masih ada saja oknum yang menghambat proses hilirisasi dan tidak sejalan dengan arahannya. Menurutnya, Prabowo ingin mengidentifikasi oknum-oknum itu dan menjatuhkan sanksi.

"Kan kadang menteri-nya sudah oke, bawahnya kadang-kadang yaaa masih gitu-gitu lah, orang Papua bilang tulis lain, main lain, kira-kira kan begitu. Nah itu juga pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi oknum-oknum itu," tuturnya.

Ini jadi salah satu poin dari 4 subtansi pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Poin lainnya, yakni Satgas diminta untuk merumuskan, mengusulkan, dan menutupkan lokasi dan sumber daya bahan baku terkait hilirisasi. Baik yang di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

Berikutnya, Satgas ini juga diperintahkan untuk merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non perbankan seperti APBN. Harapannya, dukungan pembiayaan itu bisa menggenjot hilirisasi di Indonesia.

Bahlil bilang, banyak kritik yang masuk soal hilirisasi yang tidak berdampak ke Indonesia. Menurutnya, Satgas ini sengaja dibentuk untuk menjawab kritik tersebut.

"Ini pasti pak Presiden melihat selama ini bahwa beliau ingin hilirisasi yang ada harus betul-betul bermanfaat di Indonesia. Jadi beliau ingin untuk manfaat nilai tambah ada di indonesia," katanya.

"Selama ini kan banyak yang mengkritisi hilirisasi betul terjadi tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia. Nah atas dasar itu pak Presiden lewat Keppres ini memperjelas bahwa hilirisasi harus betul-betul dioptimalkan manfaatnya di Indonesia," sambung Bahlil.

Misalnya, adanya dukungan dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pembiayaan dari lembaga perbankan dan non bank pada proyek hilirisasi.

Terakhir, Satgas diminta untuk melaporkan perkembangan hilirisasi setiap 6 bulan atau ketika dibutuhkan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pendanaan untuk hilirisasi bisa didapat dari APBN maupun pinjaman perbankan. Namun, dia tak mau terlalu membebani keuangan negara.

Bdia menerangkan opsi penggunaan APBN misalnya dengan penyertaan modal negara (PMN) ke perusahaan pelat merah. Untuk hilirisasi bahan tambang, artinya bisa disalurkan ke Holding BUMN Industri Pertambangan, MIND ID.

"Di dalam Keppres, contoh PMN, kan PMN kan dari APBN. kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu ada di BUMN, BUMN katakanlah membutuhkan equity yang cukup, kan harus ada PMN," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Aturan yang dimaksud merujuk pada Keppres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025. Adapun, Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Hilirisasi dari beleid itu.

Kendati ada peluang penggunaan uang negara, Bahlil enggan proyek hilirisasi bergantung ke sumber dana itu. Pasalnya, ada banyak program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang butuh alokasi dana jumbo dari negara.

"Tapi kan opsinya kecil sekali, kami dari satgas berpikir bahwa hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari pakai dana APBN," kata dia.

"Kita harus meng-create sumber-sumber pembiayaan karena apa, ini IRR-nya bagus. jadi biarlah APBN mengurus urusan rakyat, urusan makanan bergizi, kesehatan, infrastruktur," imbuh Bahlil.

Ketua Satgas Hilirisasi ini meminta perbankan ikut mendanai hilirisasi tadi. Baik bank BUMN maupun bank swasta nasional.

"Tapi yang urusan ekonomi dalam konteks hilirisasi kita harus mencari, harus inovasi, mencari uang dari swasta murni bisa dari pasar modal atau dari perbankan. Semuanya, selama dia mau beroperasi di Republiik Indonesia, dia ikut aturan main di Republik Indonesia," tuturnya.