Korea Selatan Akan Beri Pendidikan HAM kepada Para Pembelot Korea Utara

Liputan6.com, Seoul - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan, mengatakan pada Jumat, 21 September bahwa mereka telah meminta Kementerian Unifikasi Korsel untuk memperkuat pendidikan terkait hak asasi manusia bagi para pembelot Korea Utara.

Kementerian Unifikasi diminta untuk membentuk program pendidikan hak asasi manusia di Hana Center, pusat pelatihan dan asimilasi yang dikelola negara untuk mantan warga Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Demikian seperti dikutip dari Yonhap News Agency, Senin (24/9/2018).

Komnas HAM Korea Selatan juga mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk membantu pembelot Korea Utara lebih mengenali hak mereka dalam lingkungan sosial yang berubah, serta, secara aktif mengatasi diskriminasi.

Inisiasi itu juga menyerukan bahan ajar baru yang berisi panduan tentang hak asasi manusia mendasar, standar hak asasi manusia internasional dan cara-cara untuk menanggapi pelanggaran hak asasi dan diskriminasi.

Menurut survei Komnas HAM Korea Selatan, dari 480 pembelot pada 2016, sebanyak 82,1 persen mengatakan mereka tidak pernah menerima pendidikan hak asasi manusia di Korea Utara.

Selain itu, 74,4 persen mengatakan mereka belum pernah mendengar istilah "hak asasi manusia" selama mereka hidup di negara beribu kota Pyongyang itu.

Di Korea Selatan, 45,4 persen dari para pembelot mengalami diskriminasi karena asal mereka, menurut data Komnas HAM Korsel.

Lembaga itu menambahkan bahwa 25,7 persen dari para pembelot Korea Utara didiskriminasikan karena latar belakang akademis mereka.

Komnas HAM Korsel juga mencatat, dari total pembelot yang menjalani program pelatihan dan asimilasi di Hana Center, hanya 43,8 persen dari mereka yang menerima pendidikan tentang hak asasi manusia.

Simak video pilihan berikut:

Pada kesempatan terpisah, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom mengatakan bahwa isu hak asasi manusia seputar Korea Utara terus menjadi perhatian penting pemerintahan negaranya.

Hal itu ia ungkapkan menyusul Deklarasi Bersama Pyongyang 2018, yang muncul usai pertemuan tingkat tinggi antara Pemeimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada 18-20 September pekan lalu.

"Isu HAM, termasuk terkait pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara akan menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Korea Selatan," jelas Kim Chang-beom di Jakarta, 21 September, menepis komentar internasional yang menilai bahwa deklarasi bersama itu luput atas isu HAM dan pelanggaran HAM berat.

"Itu dibuktikan dengan isi Deklarasi Bersama Pyongyang 2018, yang berisi tentang penguatan kerja sama di bidang kemanusiaan ... Hal itu, sedikit banyak menjadi titik awal bagi Korea Selatan untuk membahas lebih lanjut dengan Korea Utara tentang isu HAM."

Menambahkan, Kim Chang-beom mengatakan bahwa pembahasan isu HAM, sama seperti unifikasi, membutuhkan proses panjang yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

"Setidaknya, dengan dilakukannya dialog berkelanjutan antara pemimpin dan pejabat kedua negara, isu tersebut akan semakin komprehensif dibahas."