Venezuela Klaim Gagalkan Pemberontakan Militer Terhadap Nicolas Maduro

Liputan6.com, Caracas - Venezuela menghadapi lebih banyak kekacauan pada Senin, 21 Januari 2019 waktu setempat, ketika sekelompok kecil tentara, yang mengaku sebagai anggota angkatan bersenjata negara itu, berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Nicolas Maduro.

Upaya pemberontakan itu memicu protes keras di jalanan ibu kota Caracas, demikian sebagaimana dikutip dari CNN pada Selasa (22/1/2019).

Seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai Sersan Wandres Figueroa memimpin sekelompok kecil pria berseragam ke markas satuan keamanan khusus Venezuela sekitar pukul 02.50 waktu setempat.

Rencana serangan itu direkam via kamera ponsel, dan disebarluaskan melalui media sosial. Dalam video tersebut, Figueroa menyerukan warga Venezuela untuk ikut turun ke jalan.

Kelompok kecil demonstran muncul di jalan-jalan sempit di Distrik Cotiza, yang telah dipukul mundur oleh tembakan gas air mata dari pasukan keamanan.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengatakan bahwa kelompok kecil tersebut telah ditahan.

"Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian--nama resmi militer Venezuela--dengan tegas mengecam serangan tersebut, yang bertentangan dengan hukum unsur disiplin, kehormatan dan tradisi lembaga kami," kata pernyataan Padrino.

Padrino mengatakan kelompok itu mencuri dua kendaraan militer dan menculik empat orang, di mana dia berjanji akan menindak dengan tegas setiap individu yang terlibat.

Insiden itu terjadi hanya beberapa hari sebelum seruan aksi protes oleh Majelis Nasional yang dikontrol oposisi. Mereka mengatakan tidak mengakui masa jabatan kedua Maduro sebagai presiden, dan menyerukan agar pemimpin itu mundur untuk memberikan jalan bagi pemilu baru.

Simak video pilihan berikut: 

Mahkamah Agung Venezuela, yang sebagian besar diisi oleh loyalis Maduro, mengeluarkan putusan di Caracas pada hari Senin, yang menyatakan bahwa Majelis Nasional tidak sah, dan setiap perjanjian oleh pimpinan badan legislatif setelah 5 Januari akan dibatalkan.

Hakim Juan Jose Mendoza, salah satu pemimpin Kamar Konstitusi Mahkamah Agung, mengatakan, "Dalam keadaan apa pun (Badan Legislatif) tidak dapat mengambil tindakan dari kantor eksekutif."

Pada 15 Januari, Majelis Nasional menuduh pemerintah Maduro "merebut kekuasaan" dan mulai menyusun undang-undang amnesti, di mana akan melindungi anggota angkatan bersenjata yang membelot dari pemberontakan melawan pemerintah.

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mentwit bahwa peristiwa hari Senin adalah refleksi "dari perasaan umum Angkatan Bersenjata."

"Majelis Nasional berkomitmen untuk mengedepankan semua jaminan bagi para anggota Angkatan Bersenjata, yang secara aktif membantu memulihkan Konstitusi," twit Guaido.

Sedikit kilas balik, Nicolas Maduro telah melanjutkan program-program kesejahteraan sosial yang besar dan kebijakan pengendalian harga wairsan Hugo Chavez, yang mengarahkan negara itu menuju sosialisme.

Melalui hampir satu dekade salah urus, Venezuela menyia-nyiakan kekayaan minyaknya yang besar. Hal itu menyebabkan ekonominya terseok-seok, sehingga terkucilkan di wilayah Amerika Latin.

Bahkan, kini, banyak warganya melakuka eksodus massal ke negara-negara tetangga, untuk mencari sumber penghidupan yang lebih layak.