Kapal Tenggelam di Republik Demokratik Kongo, 30 Orang Tewas

Liputan6.com, Kinshasa - Sebuah kecelakaan kapal dilaporkan terjadi di salah satu danau di wilayah Republik Demokratik Kongo pada Minggu 27 Juni 2019.

Sebanyak 30 orang tewas dan puluhan lainnya hilang ketika kapal penyeberangan itu tenggelam akibat sebab yang belum dikonfirmasi, kata walikota setempat.

"Sejauh ini, kami telah menemukan 30 jenazah, yang terdiri dari 12 wanita, 11 anak-anak dan tujuh pria," kata walikota Inongo, Simon Mbo Wemba, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Senin (27/5/2019).

Ditambahkan oleh Mbo Wemba, sejauh ini baru 183 orang yang selamat dari total 350 penumpang kapal nahas tersebut.

Kecelakaan kapal itu terjadi pada Sabtu malam di Danau Mai-Ndombe.

"Jumlah korban saat ini masih bersifat sementara," kata Mbo Wemba.

Menurutnya, cukup sulit untuk mengetahui jumlah penumpang secara pasti, karena banyak dari mereka kemungkinan adalah imigran ilegal.

Kapal adalah salah satu sarana transportasi utama di Republik Demokratik Kongo, yang memiliki beberapa sungai, saluran air, dan danau.

Kecelakaan kapal sering terjadi di negara itu, yang biasanya disebabkan oleh kelebihan penumpang dan barang.

Jumlah korban juga kerap kali tinggi karena ketersediaan jaket pelampung yang tidak sepadan dengan banyak penumpang.

Selain itu, banyak juga warga Kongo yang tidak tahu cara berenang, sehingga risiko jatuhnya korban tewas semakin tinggi saat terjadi kecelakaan pelayaran.

Bulan lalu, setidaknya 167 orang tewas dalam dua kecelakaan kapal. Hal itu mendorong presiden setempat, Felix Tshisekedi, untuk mewajibkan ketersediaan jaket pelampung bagi setiap penumpang pelayaran.

Tahun lalu, kecelakaan kapal di Kongo terjadi cukup beruntun, di mana masing-masing merenggut nyawa sebanyak 27 orang pada September, 26 orang pada Juli, 50 orang pada bulann Mei, dan sebulan sebelumnya sekitar 40 orang.

Di saat bersamaan, negara Afrika terluas di wilayah Sub-Sahara itu juga tengah berjuang mengatasi konflik lokal, di mana di beberapa daerah terpencil, kendali pemerintah pusat diketahui lemah.