Mengistimewakan Kaum Hawa, Arab Saudi Beri Hak Tambahan untuk Perempuan

Liputan6.com, Riyadh - Dalam upaya untuk menyetarakan hak-hak perempuan, Dewan Menteri Arab Saudi telah menyetujui peraturan baru tentang pemberian izin perjalanan, pekerjaan dan jaminan sosial terhadap kaum Hawa yang ada di Kerajaan Konservatif itu.

Surat kabar pemerintah, Muslim Sunni, menerbitkan rincian amandemen --yang diharapkan mulai berlaku pada akhir Agustus-- yang akan memungkinkan perempuan-perempuan di Arab Saudi untuk mendapatkan dokumen perjalanan, termasuk paspor, tanpa menyertakan keterangan resmi dari suami atau kerabat laki-laki mereka.

Para perempuan kini juga bisa memiliki hak yang sama dengan pria dalam hal pekerjaan, liburan, keuangan, hukum dan kesehatan.

Khaled Batrefe, seorang profesor psikologi di Alfaisal University, mengatakan kepada The Media Line bahwa hak-hak perempuan mulai diperbaiki pada masa pemerintahan Raja Abdullah, yang mengizinkan wanita untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pilkada.

"Raja Abdullah mulai memberdayakan perempuan dengan langkah besar," kata Batrefe seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (5/8/2019). "Reformasi ini dilanjutkan dan kian dipercepat dalam beberapa tahun terakhir oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS)."

Batrefe melanjutkan: "Perempuan di Saudi sekarang punya hak untuk mendapatkan pendidikan, bepergian sendiri (tanpa harus ditemani oleh kerabat pria), dan mengemudi, di samping dapat bekerja di tempat-tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka sebelumnya."

Semua perubahan tersebut adalah bagian dari Vision 2030 atau Visi 2030. Program ini, yang dirumuskan oleh MBS, bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, agar tidak terlalu bergantung pada jual-beli minyak.

Bagian utama dari Visi 2030 adalah agar perempuan-perempuan di Arab Saudi bisa bekerja di seluruh spektrum industri yang luas, dan bukan terbatas pada sektor-sektor seperti pendidikan saja.

Riyadh secara terbuka telah berkomitmen untuk menaikkan tingkat pekerjaan perempuan, dari 22 persen menjadi 30%, dengan mereformasi ekonomi dan sistem hukum.

Batrefe menyebut, meski mayoritas warga Arab Saudi menyambut baik reformasi itu, tetapi minoritas vokal yang ultra-konservatif, merasa keberatan.

Mereka menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang membahayakan peran tradisional perempuan.

"Itu hanya persoalan kebebasan memilih," ucap Batrefe. "Setiap orang, sekarang, dapat membuat keputusan yang tepat untuk pribadi mereka. Mereka yang menentang reformasi tidak harus menerapkannya, tetapi mereka tidak boleh mencabut hak orang lain."

Haya (nama anonim), warga negara Arab Saudi yang tinggal di Riyadh, berbicara kepada The Media Line bahwa akan membutuhkan waktu bagi beberapa perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Namun dia mendesak semua wanita di kerjaan ini untuk cepat merangkul mereka (yang masih kaku dengan aturan baru).

"Saya merasa kami (perempuan) memiliki hak yang sama di beberapa bidang. Saya mengerti bahwa itu tidak mudah untuk mengubah masyarakat sekaligus. Namun, pada akhirnya, pasti akan terjadi," tegas Haya.

Samar al-Mogren, seorang penulis di Arab Saudi, mengatakan kepada The Media Line bahwa tekad MBS untuk memberdayakan perempuan telah membantu membuat realitas baru bagi kaum Hawa di Arab Saudi.

Dia menggambarkan reformasi baru ini sebagai keuntungan bagi Arab Saudi, karena kerajaan berusaha untuk menciptakan "kehidupan sipil yang lebih selaras, berdasarkan tanggung jawab dan kemitraan antara dua gender --laki-laki dan perempuan."

Meski banyak yang meniai bahwa Arab Saudi masih harus menempuh jalan panjang untuk sampai ke tujuannya, di satu sisi banyak yang setuju kalau langkah kecil ini mewakili perubahan positif di kerajaan.

Tahun lalu, dalam sebuah inisiatif yang diarahkan untuk meningkatkan privasi wanita Saudi selama penyelidikan polisi, Biro Penuntutan Publik mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mempekerjakan detektif dan staf administrasi wanita di kantor pusat dan berbagai cabang.

Amandemen baru meluas ke rumah dan tempat kerja, di mana perempuan sekarang akan menerima perlindungan diskriminasi kerja standar.

Mereka juga memiliki hak untuk mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka, hidup terpisah dari suami mereka, dan mendapatkan kartu keluarga.

Selain itu, seorang wanita dapat mendaftar sebagai kepala rumah tangga, bersama dengan suaminya.