Atas Perintah Jokowi, Kemlu RI Sepakat Teken Bantuan untuk Rohingya Lewat ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI melakukan penandatanganan perjanjian hibah antara pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN untuk "Pelaksanaan Hibah Repatriasi Pengungsi di Rakhine State, Myanmar" pada Jumat (20/12/2019). 

Kesepakatan ini merupakan suatu bentuk implementasi yang nyata terkait repatriasi pengungsi Rohingya, yang sebelumnya telah direncanakan pada KTT ke-35 di Bangkok. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi telah menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penyelesaian masalah yang ada di Rohingya. 

"Kita tidak hanya menyampaikan statement komitmen, setelah itu kita lupa. Semua komitmen yang kita sampaikan secara lisan, kita tindak lanjuti," ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi ketika ditemui awak media usai menyaksikan penandatanganan tersebut. 

Dokumen tersebut ditandatangani oleh Deputy Secretary-General (DSG) of ASEAN for Community and Corporate Affairs, Mr. Robert Matheus Michael Tenne serta Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Bapak Luky Alfirman.

Sekjen ASEAN, Lim Jock Hoi menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Menlu Retno sudah mendiskusikan hal ini dalam pertemuan mereka di Madrid beberapa waktu lalu. 

"Saya juga berterimakasih kepada pihak Myanmar yang sudah mendukung proses repatriasi ini," ujarnya. 

Dubes Myanmar untuk ASEAN turut melaporkan bahwa ini sejauh ini bantuan dari Indonesia merupakan kontribusi dari negara ASEAN pertama yang diberikan kepada sekretariat ASEAN untuk mengimplementasikan laporan dari PNA. 

Beberapa negara sudah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dan berkontribusi seperti Korea Selatan, namun Indonesia menjadi negara pertama yang berkontribusi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menlu Retno mengakui bahwa rencana ini sudah ada sejak lama. Namun, pada awal Desember 2019, pemerintah Indonesia berhasil menyerahkan bantuan kepada para pengungsi dalam bentuk bangunan rumah sakit.

Ia juga menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut tak semata-mata hanya menjadi fasilitas sebagai fasilitas bangunan kesehatan, namun juga bisa jadi tempat pengungsi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. 

Selain itu, pihak pemerintah RI dan ASEAN juga menandatangani dokumen mengenai sokongan dana dari pemerintah sebesar Rp 7,5 M.melalui sekretariat ASEAN. 

Penandatanganan penyaluran dana tersebut termasuk dalam salah satu usaha Indonesia untuk mengimplementasikan dari penyaluran dana development cooperation. Dana tersebut digunakan untuk melancarkan urusan politik luar negeri Indonesia sekaligus berkontribusi lebih kepada dunia, terutama terkait isu perdamaian dan kemanusiaan.

"Di KTT Bangkok kemarin, disepakati pembentukan Ad Hoc Task Force di sekretariat ASEAN untuk memantau secara penuh waktu, implementasi dari preliminary dari need assesment (PNA)," tambah Retno.

Menlu RI itu berulang kali menegaskan bahwa Indonesia ingin membantu proses repatriasi yang aman, sukarela dan bermartabat. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga membutuhkan bantuan mitra negara lain dalam membantu menyediakan kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan maupun pengadaan air bersih. Bantuan seperti itu juga ia nyatakan merupakan proses jangka panjang. 

Sejauh ini, ASEAN sudah melakukan kunjungan sebanyak dua kali. Pertama sudah dilaksanakan pada 27-29 Juli 2019, dan yang kedua pada 17-20 Desember 2019.