Unggah Podcast Dianggap Hina Kerajaan Thailand, Wanita Ini Dipenjara 43 Tahun

Liputan6.com, Bangkok - Thailand dikenal mempunyai hukum ketat tentang siapapun yang mengkritik kerajaannya. Kali ini seorang wanita terjerat dalam sanksi tersebut dan dipenjara selama 43 tahun.

Dikutip dari BBC, Rabu (20/1/2021), hukuman 43 tahun itu merupakan sanksi terberat Thailand karena telah menghina monarki.

Anchan (63), mantan PNS yang dikenal dengan nama itu dikenakan sanksi menghina kerajaan gara-gara memposting klip audio dari podcast di media sosial. Ia mengatakan hanya membagikan file audio tersebut dan tidak mengomentari kontennya.

Hukum lèse-majesté Thailand, yang melarang penghinaan apapun terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia.

Setelah sempat ada jeda selama tiga tahun atas hukum tersebut, Thailand menghidupkan kembali undang-undang kontroversial pada akhir tahun lalu dalam upaya untuk mengekang protes anti-pemerintahan yang sudah berlangsung berbulan-bulan.

Demonstran tersebut menuntut perubahan pada monarki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anchan mengaku bersalah atas 29 pelanggaraan terpisah dalam berbagi dan mengunggah klip di Youtube dan Facebook antara 2014 dan 2015, kata pengacaranya.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman 87 tahun yang telah dipotong karena ia mengaku bersalah.

Tidak hanya Anchan, ada 14 orang lainnya yang dikenakan sanksi lèse-majesté tak lama setelah junta militer merebut kekuasaan pada 2014.

Junta militer bersumpah untuk membasmi kritik terhadap monarki.

Anchan dan 14 orang lainnya dituduh bersalan karena mengunggah podcast. Aksi populer di kalangan pembangkang yang mempertanyakan monarki.

Pembuat podcast tersebut hanya menjalani dua tahun penjara dan telah dibebaskan.

Persidangan diadakan secara tertutup dan bukti terhadap terdakwa dirahasiakan dengan alasan keamanan nasional.

Dengan hukuman yang begitu keras dari perbuatan yang tidak seberapa, terlihat bahwa pihak berwenang ingin mengirim peringatan kepada pembangkan lainnya untuk berhenti berbicara tentang monarki.

Jonathan Head dari BBC mengatakan, tahun lalu terjadi gelombang protes yang dipimpin oleh mahasiswa.

Protes tersebut mempertanyakan terbuka tentang kekayaan, peran politik, dan kehidupan pribadi Raja Vajiralongkorn dalam skala yang bersejarah untuk Thailand.

Lebih dari 40 aktivis muda telah didakwa dengan lèse-majesté selama beberapa minggu terakhir.

Undang-undang tersebut dikecam oleh pejabat PBB karena dianggap terlalu keras.

Karena hal tersebut, raja meminta untuk menangguhkannya selama tiga tahun sampai tahun lalu.

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes. Tapi, gelombang baru dimulai sejak Februari tahun lalu setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang belum lama terbentuk untuk dibubarkan.

Walau demonstran memang memiliki berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah, hal-hal benar-benar baru dimulai ketika para demonstran mulai mempertanyakan kekuatan monarki.

Protes yang ada termasuk tuntutan untuk mengekang kekuasaan yang baru-baru ini diperluas ke monarki dan menantang keputusan raja untuk menyatakan kekayaan Mahkota sebagai milik pribadinya, menjadikannya orang terkaya di Thailand.

Ada juga pertanyaan tentang keputusan Raja Vajiralongkorn untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok.

Konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan belum pernah terjadi di era modern Thailand.

Langkah tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke negara yang populasinya sejak lahir diajari untuk menghormati dan mencintai monarki serta takut akan konsekuensi membicarakannya.

Belum ada definisi jelas apa yang sebetulnya merupakan penghinaan terhadap monarki Thailand dan kelompok HAM mengatakan bahwa hukum lèse-majesté sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara dan menolak seruan oposisi untuk reformasi dan perubahaan.

Para royalis telah mengatakan kepada demonstasi yang dipimpin mahasiswa untuk menentang mereka sekaligus mengatakan para pengunjuk rasa menginginkan penghapusan monarki, suatu hal yang mereka tolak.

Reporter : Paquita Gadin