Kudeta Militer di Myanmar, Apa yang Perlu Dilakukan ASEAN dan Pemerintah Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia, ASEAN dinilai memiliki peran penting dalam masalah kudeta Myanmar. Militer Myanmar pada Senin 1 Februari mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah menuding adanya kecurangan dalam Pemilu 2020. 

Menurut Rachel Arinii dari Forum Asia, ASEAN yang saat ini diketuai oleh Brunei dapat menggunakan salah satu prioritasnya yaitu digitalisasi untuk memberikan akses internet yang aman kepada masyarakat Myanmar. Hal itu untuk menghindari masuknya berita yang tidak benar mengenai kudeta ini.

Selain itu, ASEAN diharapkan dapat "memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil, supaya ada keputusan terbaik yang harus dilakukan untuk menghadapi kudeta saat ini," kata Rachel dalam forum diskusi online yang diselenggarakan Migrant Care, Kamis (4/2/2021).

ASEAN, sambungnya, juga perlu pelakukan investigasi yang dilakukan ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) dan mempercepat proses review sehingga ada perlindungan terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari kudeta ini.

"Juga memprioitaskan Myanmar dalam ASEAN Comperhensive Recovery Plan," imbuhnya.

Saksikan Juga Video Berikut Ini:

Dalam kudeta Myanmar ini, Rachel menilai pemerintah Indonesia dapat menjadi pemimpin untuk memasukkan isu Myanmar sebagai agenda diplomasi RI. Rencana ASEAN Summit yang diadakan pada Oktober 2021 juga bisa menjadi salah satu cara Indonesia membawa agenda diskusi terkait krisis Myanmar yang sat ini terjadi.

Selain itu, sebagai salah satu anggota dari Human Rights Council (HRC) dan Security Council, Indonesia memiliki peran yang penting untuk membawa isu Myanmar pada forum dan proses PBB.

Indonesia juga dapat berperan aktif untuk memberikan perlindungan kepada pembela HAM yang terdampak melalui kedutaan Indonesia di Myanmar.

Reporter: Veronica Gita