Meski Diprotes Rakyat, Parlemen Prancis Loloskan RUU Paspor Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Paris - Parlemen Prancis memilih untuk menjadikan paspor vaksin sebagai salah satu elemen penting dalam pertempuran melawan COVID-19 pada Minggu 25 Juli, setelah kompromi antara anggota parlemen dari majelis tinggi dan rendah.

Terobosan dalam pembicaraan terjadi sehari setelah Prancis kembali diguncang oleh protes terhadap aturan yang melibatkan lebih dari 160.000 unjuk rasa dan puluhan orang ditangkap. Demikian seperti melansir Channel News Asia, Senin (26/7/2021). 

Presiden Emmanuel Macron pekan lalu memerintahkan agar izin kesehatan--bukti vaksinasi penuh atau tes negatif--akan diperlukan bagi Prancis untuk mengunjungi tempat-tempat seperti bioskop atau klub malam.

Pengumuman itu merupakan langkah Macron untuk menjadikan vaksinasi sebagai senjata utama melawan COVID-19 ketika varian baru muncul, yang pada dasarnya mengharuskan orang untuk divaksinasi jika ingin melanjutkan rutinitas sehari-hari.

Perubahan itu dilaksanakan melalui dekret, tetapi parlemen telah terlibat dalam sesi maraton sejak Selasa untuk memperdebatkan apakah akan memperpanjangnya.

Paspor vaksin telah menghadapi tentangan sengit dari beberapa orang, yang percaya bahwa paspor itu mengikis kebebasan sipil.

Partai yang berkuasa telah menghadapi tugas berat untuk mendorong undang-undang tersebut melalui parlemen. Anggota parlemen Pro-Macron mengendalikan Majelis Nasional, tetapi Senat--majelis tinggi--didominasi oleh oposisi kanan.

Senat telah menyetujui undang-undang tersebut, tetapi menambahkan banyak amandemen yang dikhawatirkan pemerintah berisiko membatasi dampaknya.

Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan tiga jam hari Minggu, menemukan kompromi untuk meloloskan RUU malam itu dengan mayoritas besar, sebanyak 156 suara setuju, 60 menentang, dan 14 abstain.

Undang-undang tersebut masih perlu disetujui oleh otoritas administratif tertinggi Prancis, Dewan Konstitusi, sebelum menjadi undang-undang--sebuah langkah tambahan yang diminta oleh Perdana Menteri Jean Castex.

Pengumuman Macron telah membuat izin kesehatan wajib untuk bioskop, museum, dan tempat mana pun yang mengumpulkan lebih dari 50 orang.

Undang-undang baru akan mewajibkan mulai Agustus untuk perjalanan udara dan kereta antar kota, serta untuk mengunjungi kafe dan restoran.

Itu juga akan membuat vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan dan pengasuh.

Senat ingin undang-undang itu lebih memperhatikan kebebasan sipil.

Sumber parlemen mengatakan kompromi berarti sistem hanya akan berlanjut setelah 15 November menyusul pemungutan suara baru.

Kesepakatan itu juga membatasi peran penegakan polisi, dan memperjelas bahwa petugas kesehatan dan perawat yang menolak vaksinasi tidak akan secara otomatis dipecat tetapi gaji mereka ditangguhkan.

"COVID bersifat sementara, tetapi pemecatan bersifat final," bantah salah satu anggota Senat dari Partai Republik, Philippe Bas.

Sekitar 161.000 orang, termasuk 11.000 di Paris, memprotes pada hari Sabtu menentang izin tersebut.

Tujuh puluh satu orang ditangkap dan 29 anggota pasukan keamanan terluka, kata kementerian dalam negeri.