800 Juta Vaksin COVID-19 di Negara Maju Terancam Mubazir, Menlu Retno Cemas

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan juta vaksin COVID-19 terancam mubazir di negara-negara G7. Padahal, masih banyak negara di dunia yang butuh vaksin. 

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi merupakan co-chair dari COVAX AMC. Ia ikut memantau distribusi vaksin ke negara-negara yang membutuhkan. Banyak negara penghasilan rendah yang tak bisa memenuhi target vaksinasi dosis lengkap WHO. 

"56 negara tidak mencapat target WHO untuk memvaksinasi 10 persen populasi mereka pada September 2021," ujar Menlu Retno dalam Global Town Hall 2021, Sabtu (20/11/2021).

"Dan hampir 80 persen negara mungkin tak dapat meraih 40 persen target vaksinasi pada akhir tahun ini," lanjutnya.

Setiap hari jumlah vaksin booster di negara maju enam kali lebih banyak ketimbang vaksinasi primer di negara-negara berpenghasilan rendah.

Masalah lainnya adalah Menlu Retno khawatir banyaknya vaksin COVID-19 di negara maju yang tidak terpakai dan mubazir di tengah kebutuhan vaksin di berbagai negara.

"Setidaknya 100 juta dosis bisa tak terpakai dan kedaluwarsa di 2021. Dan jumlah dosis yang mubazir bisa naik ke 800 juta pada Mei 2022," ungkap Menlu Retno.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menlu Retno berkata salah satu tantangan dari vaksinasi adalah banyaknya hoaks yang membuat orang ragu-ragu. Selain itu, COVAX juga kekurangan vaksin.

Target COVAX adalah bisa menyalurkan dua miliar dosis vaksin ke seluruh dunia. Menlu Retno berkata COVAX membutuhkan setengah miliar COVID-19. 

Ia menyebut bahwa persediaan bukanlah masalah, karena produksi tiap tahun mencapai 1,5 miliar dosis per bulan. 

"Sebenarnya ada vaksin yang cukup dari perspektif persediaan, tetapi apakah mereka akan didisribusi secara merata?" 

Menlu Retno lantas meminta agar perusahaan vaksin dapat menyalurkan vaksin-vaksin ke COVAX untuk membantu negara yang membutuhkan. Negara-negara kaya juga diminta untuk berbagi dosis. 

"Negara-negara yang lebih kaya dengan persediaan vaksin yang kelebihan, dan tingkat vaksinasi yang tinggi seharusnya mempertimbangkan unuk berbagi dosis mereka," tegas Menlu Retno.