Mantan PM Pakistan Imran Khan Didakwa dengan UU Anti-Teror, Dituding Ancam Pejabat Negara

Liputan6.com, Islamabad - Polisi Pakistan telah mendakwa mantan Perdana Menteri negara itu, Imran Khan, di bawah undang-undang anti-teror.

Mengutip BBC, Senin (22/8/2022), polisi mengumumkan dakwaan tersebut setelah pemain kriket yang menjadi politikus Pakistan itu menuduh pihak berwenang menyiksa ajudan dekatnya -- yang juga ditahan di bawah dakwaan penghasutan.

Pihak berwenang menuduh Khan melanggar tindakan anti-terorisme negara itu karena diduga membuat ancaman terhadap pejabat negara.

Ratusan pendukung mantan PM Pakistan itu berkumpul di luar rumahnya di Islamabad setelah berita investigasi menyebar, bersumpah untuk "mengambil alih" ibu kota jika polisi mencoba menahannya.

Kendati demikian ia sekarang telah diberikan jaminan pra-penangkapan hingga Kamis.

Sejak digulingkan dari kekuasaan pada bulan April, Khan menjadi kritikus vokal terhadap pemerintah dan tentara negara itu.

Polisi yang hadir di tempat kejadian mengatakan mereka tidak ada di sana untuk menangkap mantan pemimpin, tetapi untuk menjaga hukum dan ketertiban.

Sekutu politik Khan memperingatkan pada hari Senin bahwa menangkap pemimpin yang digulingkan akan melewati "garis merah".

"Jika Imran Khan ditangkap, kami akan mengambil alih Islamabad," cuit mantan menteri di kabinet Khan, Ali Amin Gandapur.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kasus ini muncul pada saat ketegangan meningkat antara pemerintah Pakistan dan Khan, yang digulingkan dari kekuasaan pada April dalam mosi tidak percaya.

Sejak itu, mantan pemimpin Pakistan itu telah berkeliling negara untuk menyampaikan serangkaian pidato berapi-api yang menyerukan pemilihan umum baru dan dengan keras mengkritik pemerintah dan tentara.

Terlepas dari pemecatannya, Imran Khan terus mengandalkan dukungan dari banyak pemilih Pakistan.

Bulan lalu, partainya, PTI mengejutkan saingannya dengan mengambil alih dewan provinsi penting di Punjab, mengalahkan partai PML-N dalam apa yang diharapkan menjadi kemenangan mudah bagi mereka.

Banyak yang melihat kemenangan pemilihan sela bulan Juli sebagai sinyal popularitas Khan yang berkelanjutan di kotak suara - dan mencicipi apa yang bisa terjadi jika pemilihan awal yang dia cari diadakan.

Politikus karismatik itu terpilih sebagai perdana menteri pada 2018, tetapi berselisih dengan tentara Pakistan yang kuat menjelang akhir masa jabatannya. Setelah serangkaian pembelotan, ia kehilangan mayoritas di parlemen.

Mosi tidak percaya yang dilakukan parlemen telah menggulingkan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan. Kursi PM kini diduduki kandidat gabungan kubu oposisi Shahbaz Sharif yang terpilih pada Senin 11 April.

Sardar Ayaz Sadiq, yang memimpin sesi Majelis Nasional dalam melakukan pemilihan perdana menteri Pakistan ke-23 itu mengatakan, 174 anggota parlemen di majelis yang beranggotakan 342 orang tersebut memilih Shahbaz dibandingkan kandidat partai Pakistan Tehreek-e-Insaf, Shah Mahmood Qureshi. Usai pemilihan, Qureshi mengumumkan partainya memutuskan untuk memboikot proses pemungutan suara itu dan anggota Majelis Nasional dari partainya akan mengundurkan diri.

Sadiq memimpin sesi tersebut setelah Wakil Ketua Majelis Nasional Qasim Khan Suri undur diri dari tugasnya untuk memimpin sidang itu, mengatakan bahwa mosi tidak percaya yang diajukan aliansi oposisi terhadap mantan perdana menteri Imran Khan merupakan "rencana pihak asing."

Perkembangan tersebut terjadi setelah Khan kalah dalam mosi tidak percaya di majelis rendah parlemen pada Minggu 10 April. Pada 28 Maret, partai-partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Khan di Majelis Nasional.

Imran Khan telah digulingkan dari kekuasaan setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen. Pemungutan suara diadakan lewat tengah malam setelah partai-partai oposisi mengajukan mosi terhadapnya, yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung, seperti dikutip dari BBC.

Imran Khan mengatakan dia tidak akan mengakui pemerintah oposisi, mengklaim - tanpa bukti - bahwa ada konspirasi yang dipimpin AS untuk menyingkirkannya.

Parlemen Pakistan akan bertemu untuk memilih pemimpin baru negara itu pada hari Senin, yang akan dapat memegang kekuasaan hingga Oktober 2023, ketika pemilihan berikutnya akan diadakan.

Ayaz Sadiq, yang bertanggung jawab atas majelis nasional sementara tidak ada anggota partai yang berkuasa atau pembicara yang ditunjuk, mengatakan makalah nominasi untuk kandidat harus diajukan pada pukul 11.00 waktu setempat (06.00 GMT) pada Minggu.

Khan menjadi perdana menteri Pakistan pertama yang digulingkan dengan mosi tidak percaya. Mahkamah Agung memutuskan pada hari Kamis bahwa Khan, 69, telah bertindak tidak konstitusional ketika ia memblokir mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen.

Hal ini membuat beberapa anggota oposisi marah, dengan beberapa menuduh perdana menteri berkhianat.

Beberapa menit sebelum pemungutan suara dimulai, ketua majelis rendah parlemen Pakistan - sekutu Khan - mengumumkan pengunduran dirinya. Anggota partai Khan (PTI) meninggalkan gedung, bersikeras dia adalah korban konspirasi internasional.