157 Infeksi Baru COVID-19, Chengdu China Lockdown 21 Juta Warganya

Liputan6.com, Chengdu - Chengdu telah menjadi kota di China terbaru yang terkena aturan lockdown karena Beijing terus mengejar kebijakan "nol-COVID" yang kontroversial.

Menurut laporan BBC, yang dikutip Jumat (2/9/2022), sekitar 21 juta orang telah diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah, dengan hanya satu orang per rumah tangga yang diizinkan keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok.

Penduduk Chengdu, diminta untuk tinggal di rumah mulai pukul 18.00 waktu setempat (10:00 GMT) pada Kamis 1 September. Semuanya akan diuji selama beberapa hari mendatang, tetapi tidak jelas kapan pembatasan akan dicabut.

Sementara itu, orang-orang dilarang memasuki atau meninggalkan Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan barat daya, dengan hanya penduduk yang dapat menunjukkan bukti tes negatif Virus Corona COVID-19 yang diizinkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Pada Kamis 1 September, kota Chengdu mencatat 157 infeksi baru COVID-19, termasuk 51 yang tanpa gejala.

Kebijakan COVID-19 China mengharuskan kota-kota untuk melakukan lockdown ketat - bahkan jika hanya beberapa kasus yang dilaporkan.

Namun, upaya Beijing untuk memastikan "nol COVID" telah dituduh menghambat pertumbuhan ekonomi, dan telah memicu perbedaan pendapat publik yang jarang terjadi dari warga.

Media pemerintah juga melaporkan bahwa awal musim gugur sekolah telah ditunda dan penerbangan telah dihentikan.

Otoritas kesehatan menyebut situasi itu "sangat kompleks dan parah", dan menyalahkan wabah itu pada pertemuan massal selama cuaca hangat di banyak tempat berenang dan hiburan.

Pembatasan lain saat ini berlaku di tempat lain di China, termasuk di Shenzhen di selatan dan Dalian di timur laut.

China telah menerapkan berbagai tindakan pencegahan COVID-19 khusus kota setelah gelombang awal virus melanda Wuhan pada 2019.

China adalah negara dengan ekonomi utama terakhir di dunia yang berusaha sepenuhnya membasmi wabah COVID-19, mengklaim ini diperlukan untuk mencegah lonjakan virus yang lebih luas yang dapat membanjiri rumah sakit.

Negara ini secara resmi mencatat kurang dari 15.000 kematian sejak pandemi COVID-19 dimulai, menurut Universitas Johns Hopkins.

Sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) membatalkan atau menunda investasi ke China. Hal ini karena kebijakan terkait COVID-19 yang ketat di negara itu.

Hal itu diungkapkan oleh organisasi perdagangan antara Amerika Serikat dan China, U.S.-China Business Council (USCBC), dalam laporan survei tahunan terhadap 117 perusahaan anggota organisasi tersebut. 

Dilansir dari US News, Kamis (1/9/2022) lebih dari setengah dari perusahaan anggota USCBC sedang menunda investasi di China, karena pembatasan ketat untuk meredam penularan COVID-19 manghambat aktivitas ekonomi di sana, menurut laporan itu.

"Kemungkinan besar bahwa perusahaan akan kembali dipaksa untuk menghentikan sebagian operasi karena lockdown dan dampak pada permintaan konsumen telah merusak kepercayaan di lingkungan bisnis," kata USCBC dalam laporannya.

Seperti diketahui, ekonomi China hampir tidak terhindar dari kontraksi pada kuartal II 2022 karena lockdown COVID-19 yang meluas dan sektor properti yang merosot merusak kepercayaan konsumen dan bisnis.

Aktivitas ekonomi masih belum pulih 100 persen karena banyak kota di China, termasuk pusat manufaktur dan tempat-tempat wisata populer, memberlakukan lockdown pada Juli 2022 setelah wabah baru varian Omicron ditemukan.

"Sebagian besar perusahaan yang disurvei mengatakan efek negatif dari kebijakan COVID-19 di Beijing dapat dipulihkan, tetapi 44 persen mengatakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kepercayaan bisnis," ungkap USCBC.

Selain COVID-19, perusahaan AS yang disurvei USBC juga menyoroti kekhawatiran dari dampak ketegangan AS-China, dan hambatan akses pasar yang signifikan di China membuat tingkat pesimisme meningkat, meskipun ada jaminan perlakuan yang sama terhadap perusahaan asing.

Hal ini mempengaruhi keputusan perusahaan tentang rantai pasokan dan investasi di masa mendatang, kata USCBC.

Sementara itu, dilansir BBC, Kamis (19/8/2022), beberapa minggu terakhir, komite distrik Pengendalian Pandemi Maritim Jimei Xiamen mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa ketika nelayan kembali ke pelabuhan mereka "nelayan dan makanan laut mereka harus diuji".

Hasilnya, di tengah wabah terbaru ini, rekaman video telah muncul di beberapa platform media sosial termasuk Douyin - TikTok versi lokal China - yang menunjukkan petugas medis memberikan tes PCR kepada ikan dan kepiting hidup.

Meskipun mungkin terlihat tidak biasa, tapi ini bukan pertama kalinya ikan hidup diuji untuk COVID-19.

Seorang karyawan di Biro Pengembangan Kelautan Kota Xiamen mengatakan kepada surat kabar South China Morning Post: "Kami telah mengambil pelajaran dari Hainan, yang dilanda wabah parah.

"Kasus Hainan bisa dipicu oleh transaksi hasil laut antara nelayan lokal dengan rekan-rekan mereka di luar negeri."

Provinsi Hainan di China selatan, wilayah pesisir seperti Xiamen, telah mencatat lebih dari 10.000 kasus Virus Corona COVID-19 sejak awal Agustus, dan pihak berwenang mengatakan mereka yakin wabah ini kemungkinan terkait dengan komunitas nelayan.