China Sentil AS Soal Larangan TikTok: Bagaimana Mungkin Negara Adidaya Takut pada Aplikasi Favorit Anak Muda?

Liputan6.com, Beijing - China menuduh Amerika Serikat (AS) bereaksi berlebihan setelah memerintahkan pegawai federal untuk menghapus aplikasi video TikTok dari perangkat pemerintah.

Pada Senin (27/2/2023), Gedung Putih memberi waktu 30 hari kepada lembaga pemerintah untuk memastikan para pegawai tidak memiliki aplikasi TikTok di perangkat pemerintah.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuduh AS menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan asing.

"Kami dengan tegas menentang tindakan yang salah itu," kata Mao Ning pada Selasa (28/2), seperti dikutip dari BBC. "Pemerintah AS harus menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil, berhenti menekan perusahaan dan menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan asing di AS."

"Bagaimana mungkin negara adidaya top dunia seperti AS takut pada aplikasi favorit anak muda seperti itu," tambahnya.

Pejabat Barat dilaporkan semakin khawatir dengan keberadaan aplikasi berbagi video populer -yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance- dalam beberapa bulan terakhir.

TikTok dituduh mengambil data pengguna dan menyerahkannya kepada pemerintah China, dengan beberapa badan intelijen khawatir informasi sensitif dapat terungkap saat aplikasi diunduh ke perangkat pemerintah.

Di lain sisi, TikTok mengatakan tidak akan pernah mematuhi perintah untuk membagikan data pengguna dan bersikeras beroperasi tidak berbeda dari perusahaan media sosial lainnya.

Kanada juga memberlakukan larangan TikTok di perangkat pemerintah. Keputusan tersebut mengikuti tinjauan otoritas terkait yang memutuskan bahwa aplikasi tersebut menghadirkan "tingkat risiko yang tidak dapat diterima terhadap privasi dan keamanan".

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan, ada cukup banyak kekhawatiran tentang keamanan di sekitar aplikasi TikTok.

"Ini mungkin langkah pertama, ini mungkin satu-satunya langkah yang perlu kita ambil," katanya pada Senin.

Pekan lalu, Komisi Eropa dan Dewan Eropa memerintahkan para pegawai untuk menghapus aplikasi TikTok dari ponsel dan perangkat perusahaan mereka.

"Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi komisi dari ancaman dan tindakan keamanan siber yang dapat dieksploitasi untuk serangan siber," kata seorang pegawai komisi.