Raja Norwegia Sambut Duta Besar RI Teuku Faizasyah

Liputan6.com, Oslo - Raja Norwegia Harald V menyambut duta besar Republik Indonesia Teuku Faizasyah yang kini menjabat di kerajaan tersebut. Dubes RI Teuku Faizasyah juga telah menyerahkan surat kepercayaan dari Presiden RI Joko Widodo. 

Sebelumnya, Teuku Faizasyah adalah juru bicara Kemlu RI. Ia memegang jabatan itu di momen-momen signifikan ketika ada pandemi global COVID-19, G20 Bali, hingga rangkaian KTT ASEAN.

Penyerahan surat kepercayaan dari Dubes Teuku Faizasyah dilakukan di The Royal Palace (Det kongelige slott) yang berlokasi di ibu kota Oslo (21/9).

Dilansir situs Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (22/9), upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut diawali dengan pemeriksaan barisan kehormatan tentara Kerajaan Norwegia di depan Istana Raja. 

Raja Harald V menyampaikan selamat datang kepada Teuku Faizasyah dan memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan Duta Besar dalam meningkatkan kerja sama bilateral yang memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Duta Besar Teuku Faizasyah menyampaikan terima kasih atas erat dan hangatnya hubungan dan kerja sama Indonesia dan Norwegia yang telah berjalan lebih dari 73 tahun sejak tahun 1950. 

“Saya sampaikan kepada Raja Harald V komitmen untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan Norwegia di berbagai bidang terutama bidang ekonomi hijau, lingkungan hidup, demokrasi, kelautan dan perikanan, serta energi terbarukan. Selain itu kedua negara akan terus meningkatkan kolaborasi di berbagai forum regional dan global untuk berbagai isu yang menyangkut kemasyalahatan m​asyarakat global” ujar Dubes Teuku Faizasyah. 

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menghadiri KTT Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (KTT SDGs) atau SDGs Summit di Markas Besar PBB di New York (18/9/2023). Dalam KTT tersebut, Menlu Retno menyampaikan pernyataan bersama atas nama ASEAN dan pernyataan pemerintah RI.

Dalam pernyataan terkait Indonesia, Menlu Retno menyampaikan bahwa tatanan global saat ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang. Akibatnya, sulit untuk mencapai target implementasi SDGs pada 2030.

"Tidak ada pilihan lain, dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi industri," ungkap Menlu Retno seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Senin (19/9).

Terkait pencapaian SDGs Indonesia, berdasarkan data BAPPENAS, 63 persen dari total 216 indikator rencana aksi program SDGs periode 2021-2024 telah tercapai. Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDGs di tingkat regional mengingat development gap yang masih cukup tinggi.

"Situasi global saat ini, khususnya dengan adanya pandemi dan perang Ukraina mempersulit upaya pencapaian SDGs," ujar Menlu Retno.

Dalam sambutannya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa capaian SDGs global baru 15 persen. Karena itu, diperlukan global rescue termasuk melalui stimulus USD 500 miliar per tahun. Guterres menekankan bahwa sekarang adalah saatnya untuk ambil tindakan jika ingin tetap mencapai SDGs pada tahun 2030.

Secara khusus, Guterres menyoroti enam area yang perlu diberi perhatian khusus, yaitu kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak, dan pelindungan sosial serta penghentian perang.

Di Asia Pasifik sendiri, pencapaian SDGs baru mencapai 14,4 persen dari yang seharusnya 50 persen.

SDGs Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat kepala negara/pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pertemuan juga dilakukan untuk menggalang komitmen dan aksi global dalam mempercepat pencapaian SDGs.

SDGs Summit 2023 telah menghasilkan dokumen berupa political declaration yang berisikan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mengakselerasi pencapaian SDGs.

Terkait pernyataan bersama atas nama ASEAN, Menlu Retno menegaskan komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs.

"Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs diselaraskan dengan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN 2045," tutur Menlu Retno.

"Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapasitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang."

Menlu Retno menjelaskan sedikitnya tiga bentuk upaya ASEAN untuk mencapai tujuan SDGs. Pertama, komitmen ASEAN untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan memperkuat implementasi SDGs secara lokal, termasuk melalui pemberdayaan pemuda, perempuan, lanjut usia, UMKM, dan pekerja migran.

Kedua, ASEAN berkomitmen menjadi komunitas yang tangguh, dengan meningkatkan investasi di bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur kesehatan, transformasi digital, rantai pasok yang kuat, dan ketahanan energi yang berkelanjutan. Ketiga, ASEAN terus berupaya memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap piagam PBB.

"Dengan begitu, arah implementasi SDGs dapat kembali ke jalur yang benar," ujar Menlu Retno.

Dalam kaitan ini, sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat menjadi hub kawasan untuk electric vehicles, berperan besar dalam rantai pasok global, mendorong pembangunan hijau, dan menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth).