2 Serikat Utama Petani Prancis Serukan Stop Demo Pasca Pemerintah Tawarkan Solusi

Liputan6.com, Paris - Dua serikat petani besar Prancis mengumumkan mereka mencabut blokade di seluruh negeri pada Kamis (1/2/2024), tidak lama setelah Perdana Menteri (PM) Gabriel Attal memperkenalkan langkah-langkah baru yang bertujuan melindungi mata pencaharian mereka. Serikat petani menggambarkannya sebagai kemajuan nyata.

Kedua serikat pekerja mengatakan mereka akan memantau dengan cermat setiap implementasi pemerintah. Meski demikian, aktivis petani yang mengganggu lalu lintas di sepanjang jalan raya utama di sekitar Paris menyatakan mereka akan tetap tinggal setidaknya satu hari lagi untuk melihat komitmen pemerintah secara tertulis.

"Kami tidak ingin mendengar kata-kata cinta. Yang kami inginkan adalah bukti cinta," kata Thierry Desforges, anggota serikat petani yang melakukan blokade jalan raya A6 di Chilly-Mazarin, selatan Paris, seperti dilansir AP, Jumat (2/2)

Ribuan petani Prancis telah melakukan demonstrasi selama beberapa pekan di seluruh negeri untuk memprotes rendahnya pendapatan, peraturan yang ketat dan apa yang mereka sebut persaingan tidak sehat dari luar negeri. Protes serupa meluas ke seluruh Eropa, termasuk di markas besar Uni Eropa di Brussels.

PM Attal, yang sebelumnya berjanji untuk mengatasi masalah petani, namun gagal meredam protes di Prancis, mengumumkan serangkaian tindakan baru pada Kamis. Hal tersebut mencakup dukungan pembiayaan, keringanan pajak, dan janji untuk tidak melarang penggunaan pestisida di Prancis yang diperbolehkan di tempat lain di Eropa – yang menurut para petani Prancis mengarah pada persaingan tidak sehat.

Attal juga mengungkapkan Prancis akan segera melarang impor dari luar Uni Eropa yang menggunakan pestisida yang dilarang di blok itu.

Arnaud Rousseau, presiden serikat petani terbesar di Prancis, FNSEA, dan Presiden Serikat Petani Muda Arnaud Gaillot menuturkan pada Kamis bahwa mereka meminta anggotanya untuk menghentikan protes.

"Kami telah didengarkan dalam beberapa hal, dengan kemajuan nyata," kata Rousseau, meskipun kedua serikat pekerja menyebutkan mereka akan terus mencermati apakah pemerintah akan mengimplementasikan janji-janjinya pada Juni.

Sementara itu, Gaillot mengatakan, "Kami menyerukan anggota kami untuk menghentikan blokade."

Ada pun Presiden Emmanuel Macron dalam konferensi pers di Brussels mengungapkan janji-janji terbaru pemerintah kepada para petani berarti bahwa dia telah mendengarkan kekhawatiran mereka.

Macron menuturkan dia memenangkan konsesi besar dari Uni Eropa dan menggambarkannya sebagai revisi mendalam terhadap logika kebijakan pertanian Eropa.

Pidato PM Attal pada Kamis pagi disampaikan ketika ratusan petani yang marah mengendarai traktor berat menciptakan kekacauan di luar kantor pusat Uni Eropa.

"Pertanyaan yang saat ini sedang ditanyakan di seluruh Eropa: Apakah ada masa depan bagi pertanian kita? Tentu jawabannya ya," kata PM Attal.

Prancis akan mengusulkan pembentukan kekuatan kontrol Eropa untuk memerangi penipuan, ujar Attal, khususnya mengenai peraturan kesehatan dan melawan impor produk makanan yang bertentangan dengan standar kesehatan Eropa dan Prancis.

Attal menegaskan kembali Prancis akan tetap menentang penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan kelompok perdagangan Mercosur.

"Tujuan pemerintah melalui langkah-langkah yang baru diumumkan ini adalah untuk mengembalikan nilai pangan dan meningkatkan pendapatan petani, melindungi mereka dari persaingan tidak sehat, dan menyederhanakan kehidupan sehari-hari mereka," tutur PM Attal.

Dalam pidatonya, Attal turut mengumumkan bantuan sebesar 150 juta euro kepada petani ternak dan penurunan pajak peternakan yang dialihkan dari generasi tua ke generasi muda.

Menteri Pertanian Marc Fesneau, yang berbicara setelah Attal, mengumumkan paket 2 miliar euro untuk memberikan pinjaman bagi mereka yang mulai menjadi petani.

Pemerintah Prancis juga telah menggandakan jumlah kontrol untuk memberikan sanksi kepada kelompok industri makanan dan supermarket yang tidak mematuhi undang-undang tahun 2018 yang dimaksudkan untuk memberikan harga yang adil kepada petani. Dendanya bisa mencapai hingga 2 persen dari pendapatan penjualan perusahaan.