Junta Militer Myanmar Akan Gelar Sensus Penduduk untuk Persiapan Pemilu 2025

Liputan6.com, Naypyidaw - Militer Myanmar akan melakukan sensus penduduk secara nasional pada Oktober 2024. Pengitungan jumlah penduduk ini dilakukan untuk membuka jalan bagi terlaksananya pemilu umum yang dijanjikan junta militer di tahun depan.

Sensus yang akan diadakan pada tanggal 1-15 Oktober 2024, akan digunakan untuk menyelenggarakan pemilu umum tahun depan, kata kepala junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam sebuah pertemuan pada Minggu (1/9/2024).

"Sensus dapat digunakan untuk menyusun daftar pemilih yang benar dan akurat yang merupakan kebutuhan dasar untuk menyelenggarakan pemilu umum untuk penyelenggarakan demokrasi multipartai yang bebas dan adil," kata Min Aung Hlaing, dikutip dari Bangkok Post, Senin (2/9/2024).

Pemilu yang diusulkan tersebut telah banyak dicemooh sebagai penipuan dan hasilnya tidak mungkin diakui oleh negara-negara barat, dengan puluhan partai dibubarkan karena tidak mendaftar untuk ikut serta, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang pemerintahannya digulingkan oleh junta Myanmar.

Negara berpenduduk 55 juta orang ini telah dilanda kekacauan sejak Februari 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, dengan alasan kecurangan dalam pemilu yang dimenangkannya dua bulan sebelumnya dengan telak.

Banyak politisi NLD termasuk Suu Kyi ditangkap, sementara mereka yang melarikan diri mengatakan, tuduhan junta tentang kecurangan daftar pemilih tidak berdasar dan dibuat-buat untuk membenarkan kudeta.

Kudeta tersebut memicu protes luas yang ditanggapi dengan tindakan keras brutal yang mengubah demonstrasi menjadi gerakan perlawanan bersenjata.

Sejak saat itu, kudeta tersebut bergabung dengan banyak tentara etnis minoritas yang mapan untuk menjadi tantangan paling signifikan bagi militer dalam beberapa dekade.

Pemerintah militer pada bulan Juli mengatakan 27 partai yang telah mendaftar untuk pemilu telah mengecam pemberontakan tersebut.

Junta tidak memiliki kendali efektif atas Myanmar, setelah kehilangan otoritas penuh atas kota-kota yang mencakup 86% wilayah negara yang menampung 67% populasi, kata Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar dalam sebuah laporan.

Awal tahun ini, ribuan anak muda juga melarikan diri ke luar negeri setelah junta menyerukan wajib militer untuk mengisi kembali pasukannya yang melemah.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjanjikan bantuan teknologi untuk proses sensus untuk "pemilihan umum yang menyeluruh" dalam sebuah pertemuan dengan Min Aung Hlaing, menurut media junta.