Kemenkes Terima Hibah 24 Ribu Obat COVID-19 Paxlovid dari AS dan Australia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menerima hibah obat antivirus COVID-19 Paxlovid dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia.

Menurut Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Lucia Rizka Andalucia hibah obat COVID-19 ini jumlahnya mencapai 24.096 obat dalam bentuk tablet.  

“Jumlahnya 24.096, distribusinya sekarang ada di pusat farmasi kita didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan dan juga dinas kesehatan,” kata Lucia saat ditemui di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Lucia menambahkan, Paxlovid telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut hasil uji kliniknya, obat COVID-19 ini efektif untuk gejala ringan yang berisiko tinggi menjadi gejala berat.

“Obat ini efektif untuk gejala ringan tapi yang berisiko tinggi menjadi gejala berat, jadi orang-orang yang mempunyai risk factor (faktor risiko) yang akan menjadi berat. Jadi, ini merupakan obat yang terakhir yang ditemukan setelah antivirus lainnya. Sekarang Paxlovid tentunya lebih baik dan sudah ada uji kliniknya.”

Sejauh ini, lanjut Lucia, obat Paxlovid tidak dapat diberikan kepada anak-anak.

“Untuk, anak-anak tidak.”

Dalam sambutannya, Menteri Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rasa terima kasihnya atas obat COVID-19 yang sudah dihibahkan.

“Terima kasih Pfizer, sekarang kami punya obat ini di negara ini. Dan dalam waktu dekat publik akan bisa membelinya dengan mudah di seluruh apotek. Dan tentunya kita siapkan di rumah sakit,” kata Budi.

Sebelumnya, pada 2022 Badan POM secara resmi menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Obat Paxlovid tablet salut selaput sebagai obat COVID-19.

Sebelumnya menerbitkan EUA untuk antivirus Favipiravir dan Remdesivir pada 2020, antibodi monoklonal Regdanvimab pada 2021, serta Molnupiravir pada 2022. Adanya tambahan jenis antivirus untuk penanganan COVID-19 yang memperoleh EUA ini menjadi salah satu alternatif penatalaksanaan COVID-19 di Indonesia.

Paxlovid merupakan terapi antivirus inhibitor protease SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer.

“Paxlovid yang disetujui berupa tablet salut selaput dalam bentuk kombipak, yang terdiri dari Nirmatrelvir 150 mg dan Ritonavir 100 mg dengan indikasi untuk mengobati COVID-19 pada orang dewasa yang tidak memerlukan oksigen tambahan dan yang berisiko tinggi terjadi progresivitas menuju COVID-19 berat,” papar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam keterangan pers di laman resmi BPOM.

Masih menurut BPOM, Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, secara umum pemberian Paxlovid aman dan dapat ditoleransi.

Efek samping tingkat ringan hingga sedang yang paling sering dilaporkan pada kelompok yang menerima obat adalah dysgeusia (gangguan indra perasa) (5,6 persen), diare (3,1 persen), sakit kepala (1,4 persen), dan muntah (1,1 persen). Dengan angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menerima plasebo (secara berurutan 0,3 persen; 1,6 persen; 1,3 persen; dan 0,8 persen).

Dari sisi efikasi, hasil uji klinik fase 2 dan 3 menunjukkan Paxlovid dapat menurunkan risiko hospitalisasi atau kematian sebesar 89 persen pada pasien dewasa COVID-19 yang tidak dirawat di rumah sakit dengan komorbid (penyakit penyerta), sehingga berisiko berkembang menjadi parah.

Komorbid yang berkaitan dengan peningkatan risiko ini seperti lanjut usia (lansia), obesitas, perokok aktif, riwayat penyakit jantung, diabetes, atau gangguan ginjal.

Selanjutnya, BPOM bersama Kementerian Kesehatan akan terus memantau keamanan penggunaan Paxlovid di Indonesia.

Badan POM juga melakukan pengawasan terhadap rantai pasokan Paxlovid agar keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar dapat dipertahankan, serta mencegah penggunaannya secara ilegal.

Untuk mencegah peredaran obat secara ilegal, Badan POM melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dari hulu hingga hilir. Rangkaian dimulai dari:

• Pengawasan pemasukan Bahan Baku Obat (BBO)
• Pengawasan sarana produksi obat melalui pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB)
• Pengawasan di sarana distribusi obat melalui pemenuhan aspek Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)
• Melakukan sampling
• Pengujian terhadap produk obat yang beredar
• Melakukan sosialisasi/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan obat ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat. Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas dan hindari mengonsumsi obat-obat ilegal. Pastikan hanya membeli obat yang telah memiliki nomor izin edar.”

“Belilah obat di sarana resmi, yaitu apotek, toko obat, Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat atau secara online di apotek yang telah memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). Untuk mendapatkan obat keras tentunya tetap harus berdasarkan resep dokter,” imbau Penny.

 Masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat, obat tradisional, maupun suplemen kesehatan yang digunakan dalam penanganan COVID-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk dengan klaim dapat mencegah atau mengobati COVID-19.