Fakta-Fakta Aksi Serentak Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Perjuangkan Tiap Tuntutan

Liputan6.com, Jakarta Aksi demonstrasi besar-besaran yang bertajuk 'Indonesia Gelap' berlangsung pada 17 Februari 2025. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turun ke jalan, menyuarakan protes keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yang unik dari aksi Indonesia Gelap ini adalah seruan bagi para mahasiswa untuk melepas almamater mereka, sebuah simbol yang menarik perhatian publik. Pelepasan almamater bukanlah sekadar aksi simbolik.

Mahasiswa menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas penuh dengan rakyat. Dengan menanggalkan atribut kampus, mereka ingin menghilangkan kesan eksklusivitas dan menegaskan bahwa mereka berjuang bersama rakyat, bukan sebagai kelompok terpisah.

Hal tersebut disampaikan oleh laman media sosial X @barengwarga, mahasiswa bukan 'pelopor' atau memiliki 'tugas sejarah' khusus, melainkan sebagai katalisator perubahan.

Dengan melepas almamater, mereka ingin melebur sepenuhnya ke dalam barisan rakyat dalam memperjuangkan tuntutan bersama. Berikut ulasan lengkapnya, dirangkum Liputan6.com dari laman X @barengwarga, Senin (17/2/2025).

Aksi 'Indonesia Gelap' tidak hanya sebatas demonstrasi. Mahasiswa menuntut perubahan nyata dengan menyampaikan beberapa poin penting. Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat.

Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang, dikhawatirkan dapat mengganggu independensi akademik.

Lebih lanjut, mahasiswa menuntut pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi. Mereka juga meminta evaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum efektif.

Tidak berhenti sampai di situ, tuntutan lainnya mencakup efisiensi Kabinet Merah Putih, penolakan revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, dan revisi UU Minerba, serta permintaan dikeluarkannya Perpu Perampasan Aset.

Pada hari ini, Senin (17/2/2025), Indonesia diwarnai oleh aksi demonstrasi besar-besaran yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tajuk "Indonesia Gelap".

Aksi yang berpusat di Patung Kuda, Jakarta Pusat ini diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai daerah, menyuarakan keresahan akan kondisi bangsa yang dinilai semakin suram. Tagar #IndonesiaGelap pun viral di media sosial, menjadi cerminan kegelisahan publik terhadap berbagai permasalahan yang tengah melanda negeri.

#IndonesiaGelap juga lebih dari sekadar tagar, makna ungkapan "Indonesia Gelap" memiliki dua konteks yang saling berkaitan.

Secara harfiah, ia merujuk pada aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai permasalahan. Namun, secara metaforis, frasa tersebut juga menggambarkan kondisi Indonesia yang penuh tantangan.

Aksi 'Indonesia Gelap' tentu menjadi sorotan media nasional dan internasional. Skala demonstrasi yang besar dan simbolis pelepasan almamater menarik perhatian publik dan memicu diskusi luas mengenai kebijakan pemerintah.

Aksi ini menunjukkan adanya kekecewaan publik, khususnya mahasiswa, terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Bagaimana respon pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa ini akan menjadi penentu penting bagi stabilitas politik dan sosial ke depan.

Ke depan, penting untuk melihat bagaimana pemerintah merespon tuntutan mahasiswa. Apakah pemerintah akan membuka dialog dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, atau justru mengambil tindakan represif?

Respon pemerintah akan menjadi penentu penting bagi stabilitas politik dan sosial ke depan. Aksi 'Indonesia Gelap' telah menunjukkan bahwa mahasiswa dan rakyat memiliki suara yang kuat dan tidak akan tinggal diam jika kebijakan pemerintah dianggap merugikan.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Aksi 'Indonesia Gelap' menjadi bukti nyata partisipasi aktif mahasiswa dalam demokrasi.

Dengan melepas almamater, mereka menunjukkan komitmennya untuk berjuang bersama rakyat tanpa embel-embel status sosial atau akademis. Ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk terus bersuara dan memperjuangkan keadilan.

Perlu diingat bahwa aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kritik dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Diharapkan pemerintah dapat mendengar dan merespon aspirasi rakyat dengan bijak, sehingga tercipta solusi yang adil dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.