Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju dengan langkah yang diambil Presiden Jokowi dalam menangani panasnya hubungan KPK dan Polri. Pria yang karib disapa Ahok itu setuju dengan pembentukan tim independen.
"Sudah benar. Kamu jangan heran, Presiden beda dong. Kalau saya sembarangan ngomong ada backing Presiden. Kalau Presiden sembarang ngomong, backing-nya siapa? Kan gitu," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (26/1/2015).
Ahok mengimbau, masyarakat tidak perlu khawatir dengan penegakan hukum di Indonesia. Biarkan Polri menjalankan tugas dalam membuktikan segala tuduhan yang ditujukan Bambang Widjojanto atau BW.
"Jadi jika ternyata tidak terbukti di pengadilan, orang akan menggugat polisi. Enak saja main tangkap kalau kita-kita nggak salah, nggak bisa sembarangan polisi menangkap orang tanpa indikasi salah. Buktikan di pengadilan," cetus Ahok.
Begitu juga KPK. Dalam pengadilan nanti, sambung Ahok, KPK harus bisa membuktikan segala tudingan yang ditujukan kepada Komjen Pol Budi Gunawan. Sehingga, sambung dia, anggapan politisasi di tubuh KPK dapat sirna. Bila perlu, kata dia, segera menahan Budi Gunawan.
"Nah sama juga KPK kan, enak saja membuat tersangka, Budi Gunawan sudah dicalonkan jadi kapolri oleh presiden. Ya kalau kamu yakin dia tersangka, ya sudah proses dong, cepet penjarakan dia," tandas Ahok.
KPK dan Polri kembali bergesekan setelah calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Abraham Samad cs. Menyusul kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri meski penahanannya ditangguhkan.
Untuk menengahi KPK-Polri, Presiden Jokowi membentuk sebuah tim independen berisikan 7 tokoh nasional yang kompeten di bidangnya masing-masing.(Ndy/Yus)