Takut Tak Bisa Bayar Gaji PNS, Pemerintah Revisi APBN 2016

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan merevisi Anggaran Penerimaan dan Negara (APBN) 2016. Hal ini dilakukan karena pemerintah khawatir tak mampu membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau tahun ini saya pikir kita punya cash flow oke, artinya bisa bayar gaji. Kalau cash flow tidak oke, langsung kita tidak bisa bayar gaji. Kita mesti utang untuk bayar gaji," tutur Sofjan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

"Nah, itu enggak boleh. Makanya saya katakan tahun depan itu memperbaiki APBN 2016. Memang tahun depan kalau kita tidak hati-hati cash flow kita akan terganggu," kata dia.

Sofjan menyampaikan mekanisme untuk revisi itu ada di APBN Perubahan, yaitu pada kuartal II atau sekitar Maret atau April 2016. Target-target yang tercantum akan jauh diturunkan. Sebab, target pemerintah pada 2015 saja tidak tercapai.

"‎Kita harus kasih bintang semua APBN ini. Anggaran pembangunan terutama. Kalau gaji semua mesti dibayar, subsidi, kesehatan, pendidikan mesti dibayar. Cuma yang pembangunan ini harus dibintangin," tutur dia.

‎Untuk mengurangi beban anggaran tanpa memperlambat pemba‎ngunan, Sofjan mengatakan sejumlah proyek akan ditawarkan pada swasta. Namun yang dilempar pada swasta pun hanya program skala besar.

"Proyek infrastruktur bikin, bendungan pengairan, jalan-jalan desa itu enggak bisa. Tidak ada swasta yang mau. Yang bisa itu jalan tol, power plant, airport itu bisa swasta. Yang kecil enggak bisa, itu pemerintah mesti bangun," Sofjan menjelaskan.

Mantan Ketua Apindo itu menyampaikan untuk menutupi kekurangan dana, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang. Nilai yang diperkirakan masuk ke kas negara mencapai 4 miliar US dolar.**