Distanbun Jateng Siap Tanggung 100% Asuransi Usaha Tani Padi Petani Miskin

Liputan6.com, Semarang Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) siap menanggung 100 persen biaya premi yang dibayarkan para pemilik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berkategori miskin. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada Musim Tanam (MT) tahun ini dengan sasaran luas lahan 45.000 hektare.

Kepala Distanbun Jateng, Yuni Astuti, menjelaskan bahwa AUTP merupakan program asuransi kepada petani atas risiko kegagalan panen. Klaim bisa diberikan jika lahan pertanian yang ditanami padi mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan, atau serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Premi yang harus dibayarkan tiap musim tanam Rp 180 ribu per hektare. Namun, petani peserta AUTP hanya perlu mengeluarkan Rp 36.000 per hektare karena selama ini pemerintah memberikan subsidi 80 persen.

"Tahun ini kami akan membayar seluruh premi AUTP sebesar Rp 180 ribu dengan luas 45.000 hektare. Sasarannya petani miskin. Nanti dibiayai dari APBD Jateng sebesar Rp 9 miliar, termasuk diberikan pendampingan,” ujar Yuni, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai bagian dari tujuh sasaran prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng lima tahun ke depan. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

”Nanti setiap tahun akan menurun (sasaran lahannya). Tahun ini 45 ribu hektare, lalu tahun depan 35 ribu hektare, dan seterusnya. Syaratnya, peserta AUTP memiliki Kartu Tani, lalu memiliki luas lahan kurang dari 0,25 hektare,” ucap Yuni.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Dadih Permana, mengapresiasi kebijakan Pemprov Jateng ini. Menurutnya, memang diperlukan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melindungi petani kategori miskin.

"Dengan diikutkan asuransi lahan para petani itu, maka mereka sudah tidak perlu was-was gagal panen. Apalagi saat ini curah hujan tinggi yang berpotensi lahan pertanian mengalami kebanjiran," kata Dadih.

Dirinya pun berharap kebijakan seperti ini dapat diikuti daerah lain.

“Makanya tugas kami untuk melakukan sosialisasi. Ke depannya, kami akan dorong mereka untuk mandiri. Pemerintah akan berkomitmen dengan itu, karena belum semua (ikut asuransi),” ujar Dadih.

(*)