Pimpinan DPR Prioritaskan Bentuk Pansus Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pimpinan DPR saat ini tengah fokus menggulirkan panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya.

Menurut Dasco, pihaknya juga membuka adanya usulan tentang pembentukan pansus lainnya. Namun untuk saat ini, pimpinan DPR tengah fokus pada pansus Jiwasraya.

"Saya pikir satu-satu dulu. Saya pikir ini baru Jiwasraya, nanti kita tuntaskan. Kemenhan Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dasco mengungkapkan, kasus Asabri kini tengah dimulai pembenahan oleh Kementerian BUMN. Sejumlah direksi juga disebut bakal diganti.

"Kami dapat juga bahwa sejak awal kementerian pertahanan yang membawahi Asabri juga sudah melakukan inventarisir-inventarisir, pembenahan-pembenahan, dan sebentar lagi saya dengar akan ada pergantian direksi untuk memudahkan kementrian pertahanan melakukan investigasi yang dianggap perlu," ungkap Dasco.

Politikus Partai Gerindra ini menilai, pansus Jiwasraya sangat layak dibentuk. Sebab, kerugian negara atas kasus tersebut cukup besar.

"Sebagai pimpinan DPR bidang koordinator ekonomi dan keuangan, saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja, dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, dan lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak," tutup Dasco.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sejumlah parpol di DPR turut mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. di antaranya PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Mengingat kerugian amat besar yang ditimbulkannya.

"Karena kerugiannya sangat besar, di atas Rp 13,7 triliun. Itu merugikan nasabah tidak kurang dari 5 juta nasabah dan bahkan sebagian dari Korea, sekitar 400-an orang dari Korea. Itu sangat memprihatikan dan harus dibongkar tuntas," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2019.

Hal yang sama juga diutarakan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyano.

"Termasuk pansus, itu kan kesepakatan di DPR. Sekiranya langkah-langkah itu akan memberikan dukungan pengungkapan kasus tersebut, kami akan memberikan dukungan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 8 Januari 2020.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, partainya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya yang akan digagas di DPR untuk mengusut penyebab gagal bayar perusahaan asuransi milik negara tersebut.

"Kami mendukung keberadaan pansus itu (Jiwasraya) supaya jelas," kata Syarief seperti dilansir dari Antara, Selasa 7 Januari 2020.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, pansus tak akan mengganggu proses hukum Jiwasraya yang sudah berjalan di Kejaksaan Agung. Di sisi lain pansus mengungkap permasalahan tersebut secara politik.